LARANGAN mudik resmi berlaku mulai besok sampai 17 Mei. Akan tetapi, sebagian masyarakat sudah mudik duluan. Akibatnya, hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami peningkatan kasus positif covid-19.
Meski larangan mudik sudah diumumkan pemerintah pada 26 Maret, menurut survei Kementerian Perhubungan, masih ada 7% atau sekitar 18,9 juta orang yang nekat mudik tahun ini. Karena itu, penegakan hukum mutlak dilakukan.
Psikologis masyarakat yang merasa telah berkorban dengan gagal mudik tahun lalu bisa menimbulkan aksi nekat di tahun ini. Perjuangan untuk sedapat mungkin mudik sudah bisa dilihat dari arus mudik yang lebih awal. Jalur pantura pun sudah mengalami peningkatan sejak minggu lalu. Karena itu, penegakan larangan, berikut sampai ke sanksi, sesungguhnya semakin diuji tahun ini.
Sejauh ini, Polri mengumumkan adanya 333 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali. Titik penyekatan itu mencakup di tol, jalan arteri, jalur tengah, terminal, pelabuhan, pangkalan truk, hingga persimpangan-persimpangan yang menjadi akses jalur tikus. Karena itu, Polri percaya diri jika penyekatan itu efektif menghentikan pemudik nakal.
Upaya Polri yang menyebar personel hingga ke jalur tikus patut kita apresiasi. Meski begitu, kita juga tidak dapat menganggap remeh kelihaian pemudik. Pelajaran dari tahun lalu pun menunjukkan bahkan banyak pemudik yang cerdik menyesuaikan perjalanan dengan jam-jam pelonggaran penjagaan akibat pergantian petugas.
Hal itu tentunya bukan semata kelemahan petugas, melainkan memang kenekatan masyarakat sendiri. Karena itu, meski Polri wajib memperketat penjagaannya, penegakan larangan mudik sesungguhnya tugas kita bersama.
Kultur religius yang lekat pada bangsa kita membuat penegakan aturan butuh lebih dari pendekatan formal. Terlebih dalam momen Idul Fitri, yakni yang dirayakan ialah nilai keagamaan dan humanisme maka pendekatan yang bersifat formalitas duniawi terasa hampa bagi banyak orang.
Maka inilah saatnya para ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran sebab tokoh agamalah yang bisa membawa nilai-nilai langit dapat diterima logika makhluk.
Keteladanan tokoh agama yang sekaligus aparat negara sudah ditunjukkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi. Ia membawa pemahaman bahwa menghindari mudik sama dengan jihad untuk kemanusiaan.
Pemahaman seperti itu membawa empati bagi pengorbanan masyarakat untuk tidak berkumpul dengan keluarga yang begitu dirindukan. Lebih dari itu pemahaman demikian dapat mengubah kesedihan tadi menjadi kebesaran hati. Alih-alih merasa marah akan aturan pemerintah, masyarakat bisa bangga karena pengorbanannya sesungguhnya bisa menyelamatkan nyawa.
Di sisi lain, tiap-tiap kepala daerah juga punya tugas penting untuk memastikan tujuan besar dari larangan mudik. Pencegahan mobilitas antardaerah semestinya dibarengi dengan pencegahan kerumunan di tempat-tempat wisata atau tempat publik lainnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi karena telah menginstruksikan jajarannya mengawasi protokol kesehatan di tempat-tempat wisata yang buka selama libur Lebaran. Pengawasan itu demi memutus mata rantai covid-19.
Elok nian bila semua kepala daerah menutup seluruh tempat wisata selama masa pelarangan mudik. Jangan sampai terjadi kerumunan massa di tempat-tempat wisata lokal yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid-19.
