PASAR Tanah Abang menjadi sorotan di tengah pandemi covid-19. Disorot, karena pengunjung menyemut di pasar yang terletak di Jakarta Pusat itu pada Sabtu (1/5) hingga kemarin.
Jumlah pengunjung mencapai 200% dari kapasitas pasar. Sekitar lebih dari 87 ribu orang dibiarkan membeludak di Pasar Tanah Abang pada Sabtu. Ledakan pengunjung kembali terjadi kemarin, terdapat sekitar 100 ribu pengunjung. Padahal pada hari biasa cuma 35 ribu pengunjung.
Mirisnya lagi, para pengunjung mengabaikan protokol kesehatan. Mereka berdesak-desakan membuat kerumunan, ada pula yang tidak pakai masker. Cuci tangan tentu saja diabaikan.
Kejadian di Tanah Abang itu memperlihatkan lemahnya penegakan aturan. Sejak Februari hingga kini Jakarta selalu dimasukkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. PPKM keenam dimulai 22 April hingga 3 Mei.
Jakarta selalu diikutsertakan dalam PPKM menunjukkan penyebaran covid-19 di Ibu Kota belum terkendali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengeluarkan keputusan Nomor 478 Tahun 2021 tentang Memperpanjang PPKM Berbasis Mikro.
Gubernur Anies Baswedan sudah benar membuat aturan terkait PPKM berbasis mikro itu. Namun, harus tegas dikatakan bahwa memastikan aturan itu berjalan semestinya jauh lebih penting lagi. Terus terang, Jakarta lalai mengawal aturan agar berjalan tegak lurus di lapangan.
Kelalaian itulah yang menyebabkan Jakarta tercatat pada peringkat pertama penambahan kasus terkonfirmasi positif harian. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada 1 Mei, DKI Jakarta menambahkan 926 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi mencapai 409.546 kasus.
Mereka yang menyerbu Pasar Tanah Abang juga patut disalahkan. Disalahkan, karena mereka tidak mengambil tanggung jawab untuk bersama menegakkan disipling 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan).
Membeli baju baru dipakai pada saat hari raya sah-sah saja. Akan tetapi, apalah artinya baju baru itu jika karena lalai menjaga protokol kesehatan bisa berakibat fatal hingga nyawa melayang?
Pemandangan horor di Tanah Abang jangan sampai menimbulkan tsunami covid-19 seperti yang terjadi di India. Karena itu, Pemprov Jakarta jangan menunda-nunda lagi untuk melakukan 3T, yaitu pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).
Potret ramainya pengunjung di Tanah Abang pada Sabtu dan juga kemarin menunjukkan lemahnya antisipasi. Bukankah seperti biasanya Pasar Tanah Abang selalu diserbu pembeli menjelang Lebaran? Anehnya, setelah terjadi kerumunan yang luar biasa itu baru semua tergerak untuk mengatasinya.
Setelah kerumunan terjadi, para pihak ramai-ramai meminta kesadaran masyarakat untuk dapat menjauhi kerumunan. Mengapa permintaan seperti itu tidak dilakukan terus-menerus sebelum terjadi kerumunan? Sementara pejabat daerah buru-buru menggelar rapat koordinasi.
Meskipun terlambat, tetap diapresiasi langkah pendirian posko pengamanan di Pasar Tanah Abang, kemarin pagi. Pendirian posko bertujuan untuk pengawasan dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan. Sedikitnya 2.500 personel keamanan dikerahkan di Pasar Tanah Abang. Para personel itu berasal dari TNI-Polri dan Satpol PP DKI Jakarta.
Eloknya, petugas langsung memberi sanksi kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Jika pengelola, penjual, dan pengunjung Pasar Tanah Abang tetap mengabaikan protokol kesehatan, Pemprov Jakarta jangan segan-segan menutupnya.
Kerumunan di Tanah Abang memberikan pelajaran berarti. Jangan sampai kerumunan kembali terjadi pada saat libur Lebaran, orang-orang dibiarkan membeludak mengunjung tempat wisata lokal. Karena itu, lakukan antisipasi dari sekarang juga.
Bukan hanya Jakarta, semua kepala daerah harus melakukan antisipasi. Jangan kasih kendur penegakan disiplin protokol kesehatan jika negeri ini tidak mau dilanda tsunami covid-19.
