Headline

BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.

Jalur Benar Atasi Covid-19

22/3/2021 05:00
Jalur Benar Atasi Covid-19
(MI/Seno)

 

 

PENANGANAN pandemi covid-19 berada di jalur yang benar. Tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat atas vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan semakin menggembirakan.

Menggembirakan, karena berdasarkan polling yang dilakukan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Februari 2021, tercatat 94% responden memercayai vaksinasi. Angka ini meningkat ketimbang hasil polling September 2020 yang hanya sekitar 60% percaya proses vaksinasi covid-19.

Meraih kepercayaan masyarakat bukan semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja nyata, bukan cuma cuap-cuap. Kerja nyata pemerintah terkait dengan vaksinasi menuai apresiasi.

Asosiasi pers Indonesia, di antaranya Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas program vaksinasi covid-19 untuk para wartawan.

Kesigapan pemerintah melakukan vaksinasi manula juga mendapatkan pujian. Para manula berbondong-bondong ingin mendapatkan vaksin. Mereka mengaku cukup puas atas pelayanan vaksinasi.

Tugas pemerintah selanjutnya ialah terus merawat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Di samping itu, pemerintah tetap fokus mempercepat proses vaksinasi sehingga memenuhi target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Target vaksinasi 181,5 juta jiwa dalam kurun waktu 12 bulan selesai atau 1 juta orang harus divaksinasi tiap hari. Agar tercapai kekebalan kelompok, dibutuhkan kurang lebih sebanyak 468,8 juta dosis vaksin. Dibutuhkan kerja jauh lebih keras lagi untuk memenuhi target tersebut.

Meski sebentar lagi memasuki puasa, vaksinasi tetap berjalan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Isi Fatwa MUI adalah vaksinasi covid-19 yang disuntikkan melalui intramuskular tidak membatalkan ibadah puasa yang dijalankan.

Target vaksinasi hanya bisa tercapai bila semua pihak berkolaborasi. Segenap unsur, dari pemerintah pusat, daerah, hingga tingkatan terkecil seperti kelurahan dan desa mesti bergandengan tangan dan berderap langkah sama.

Memerangi pandemi covid-19 bukan hanya tugas pemerintah. Setiap warga hendaknya ikut berpartisipasi. Patut diapresiasi atas peran serta masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Dari 423 kabupaten/kota, sebanyak 115 atau 27,19% memiliki tingkat kepatuhan memakai masker yang tinggi, yaitu di kisaran 91% sampai 100%. Sementara itu, 17,97% atau 76 kabupaten/kota masih memiliki tingkat yang rendah atau di bawah 60%.

Kolaborasi semua pihak mulai membawa hasil, pergerakan covid-19 melandai. Dalam satu bulan terakhir ini, persentase kasus aktif, persentase kesembuhan, dan persentase kematian menunjukkan perkembangan yang membaik. Per 18 Maret, tingkat kasus aktif di Indonesia ialah 9,12%, lebih baik dari rata-rata dunia yang berada di 17,23% meski untuk tingkat kematian 2,71%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di 2,21%.

Tidak ada kata lelah memerangi covid-19. Dalam konteks itu, kita bisa memahani keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro (PPKM Mikro). Perpanjangan mulai 23 Maret sampai dengan 5 April 2021 di 15 provinsi.

Eloknya, melawan pandemi covid-19 menggunakan taktik perang rakyat semesta. Seluruh strategi digunakan dengan melibatkan semua rakyat secara aktif tanpa terkecuali.



Berita Lainnya
  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.