Pecat Polisi Terlibat Narkoba

PANDEMI covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan dan perekonomian. Pandemi itu ternyata juga berdampak besar pada kejahatan narkoba.

Memberantas kejahatan narkoba jelas memerlukan sikap keras, tegas, dan konsisten dari aparat penegak hukum. Dibutuhkan sikap keras karena kejahatan narkoba merusak generasi muda dan berpotensi menghancurkan masa depan bangsa ini.

Jangan sekali-kali berkompromi dalam memberantas narkoba. Karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum, terutama polisi, dalam kasus narkoba tidak boleh dipandang enteng. Ini persoalan amat serius yang perlu diselesaikan segera dan menyeluruh.

Tidak boleh dipandang enteng karena sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan, aparat kepolisian haruslah bebas dari lingkaran kejahatan narkoba.

Petinggi institusi kepolisian harus berani mengambil langkah keras, tegas, dan konsisten terhadap jajarannya yang terlibat kasus narkoba. Sanksi yang diberikan mestinya dibikin seberatberatnya sehingga memberikan efek jera.

Tidak sedikit pun keraguan atas komitmen petinggi kepolisian untuk memberantas narkoba dan menghukum anggotanya yang terlibat. Karena itu, publik menunggu sanksi kepada Kepala Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, beserta 11 anggotanya yang ditangkap karena dugaan mengonsumsi narkoba pada Selasa (16/2).

Pengusutan kasus itu harus dilakukan secara transparan dan dicarikan motifnya. Sebab, sang kapolsek pernah menjadi Kasat Narkoba Polres Bogor dan juga pernah bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Artinya, dia semestinya tahu barang tersebut haram dikonsumsi dan ada konsekuensi hukumnya.

Konsekuensi hukum itulah yang sering diingatkan petinggi kepolisian. Pada 7 Februari 2020, Idham Azis yang saat itu masih menjabat Kapolri mengatakan polisi merupakan aparat yang mengetahui hukum sehingga tidak sewajarnya terjerumus pada pelanggaran hukum itu sendiri, apalagi narkoba.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga berjanji menindak tegas anggota kepolisian yang kedapatan terlibat narkoba. Lewat surat telegram tertanggal 19 Februari, Kapolri meminta anggota yang terlibat narkoba dipecat dan dipidana.

Ancaman pemecatan bukan gertak sambal. Mabes Polri telah melakukan pemecatan terhadap 113 anggotanya selama periode Januari hingga Oktober 2020. Sebagian besar dipecat karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.

Harus tegas dikatakan bahwa aparat harus bersih dari narkoba sebelum memberantas barang haram tersebut. Bagaimana mau membersihkan lantai yang kotor jika sapunya sendiri tidak bersih? Karena itu, eloknya, secara berkala dilakukan tes urine semua anggota polisi jangan tunggu ada kasus.

Memberantas narkoba memang bukan pekerjaan mudah. Disebut tidak mudah karena ini merupakan kejahatan lintas negara, yang penanganannya pun perlu kerja sama internasional tidak hanya lintas sektoral. Dalam World Drug Report UNODC 2020, berdasarkan penelitian pada 2018, tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Jumlah tersebut naik 30% jika dibanding dengan satu dekade sebelumnya.

Peredaran narkoba di masa pandemi covid-19 patut diwaspadai. Pandemi berdampak amat dalam terhadap perekonomian yang mengakibatkan pengangguran dan tekanan mental. Dalam kondisi itu terbuka lebar peluang bisnis haram narkoba. Akan tetapi, omong kosong memberantas kejahatan narkoba jika aparat penegak hukum terlibat di dalamnya.