Vaksin Butuh Sosialisasi

KESEHATAN merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan warga. Karena itu, pengadaan vaksin covid-19 harus dipandang sebagai upaya negara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin covid-19 asal Tiongkok yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd. Kehadiran vaksin itu menumbuhkan harapan dalam menanggulangi pandemi covid-19. Akan tetapi, jalannya masih panjang untuk mencapai proses vaksinasi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) akan melakukan evaluasi terhadap data uji klinik yang sedang dilaksanakan untuk membuktikan keamanan dan khasiat vaksin covid-19. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengawal aspek kehalalannya

Meski masih menempuh jalan panjang, kedatangan 1,2 juta dosis vaksin itu telah menyuntikkan optimisme dan gegap gempita mengiringi kedatangannya, Minggu (6/12). Para pelaku ekonomi juga menyambut baik. Euforia terjadi, harga saham perusahaan-perusahaan farmasi melesat.

Optimisme dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 yang mesti terus dijaga. Penting untuk benar-benar memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut terjamin sehingga urusan kehalalannya pun mesti mendapatkan kajian yang patut dan layak.

Muara pengadaan vaksin tentu saja pada proses vaksinasi. Vaksinasi hanya bisa dilakukan bila vaksin Sinovac telah mengantongi emergency use authorization (EUA) alias izin penggunaan darurat dari otoritas Badan POM.

Izin EUA akan keluar minimal jika sudah ada laporan sementara uji klinis tahap III. Bio Farma menyebutkan, laporan sementara dari uji coba tahap III diharapkan tersedia Januari 2021. Dengan kata lain, jika 1.600 relawan yang diuji tidak ada yang menunjukkan efek samping serius, izin EUA bisa diterbitkan.

Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan uji dilalui oleh CoronaVac. Proses yang dilakukan tidak boleh mengabaikan setiap fasenya hanya karena ingin melakukan percepatan yang pada akhirnya berpotensi membawa petaka.

Eloknya, pemerintah tetap berhati-hati dan bersabar menunggu sampai ada hasil laporan terkait keamanan dan efektivitas vaksin. Vaksin yang tidak sempurna justru berpotensi menimbulkan masalah baru jika timbul efek yang tidak diinginkan.

Pekerjaan lainnya, yakni bagaimana pemerintah meyakinkan warga bahwa vaksin CoronaVac bisa digunakan dari sisi pertimbangan agama. Fatwa dari MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diperlukan untuk menghapus kendala sosiologis isu kehalalan vaksin.

Pun harus ditegaskan bahwa vaksin bukanlah senjata pamungkas melawan pandemi covid-19. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi ujung tombak. Tanpa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, penularan akan terus terjadi kendati vaksinasi sudah dilakukan.

Cara kerja vaksin tidak seperti obat. Vaksinasi ialah cara aman tubuh untuk mengenal, melawan, dan kebal dari penyebab penyakit. Orang yang divaksin tetap bisa tertular virus dan menjadi pembawa virus.

Pemerintah harus benar-benar mematangkan aspek medis dan sosiologis sebelum melakukan vaksinasi. Pemerintah sebaiknya menggencarkan sosialisasi vaksin kepada masyarakat sembari tetap menekankan pentingnya penegakan protokol kesehatan.

Apalagi, berdasarkan hasil survei pemerintah, masih terdapat kelompok warga di masyarakat yang khawatir terhadap keamanan dan keefektivan vaksin, menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin dan mempersoalkan kehalalan vaksin.

Fakta lainnya, sebagian masyarakat tidak bersedia membayar untuk mendapatkan vaksin. Padahal, pemerintah sudah membuat program vaksin gratis dan vaksin mandiri.

Kiranya pemerintah tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi vaksin. Di samping itu, pemerintah juga terus menyadarkan masyarakat bahwa mencegah covid-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan virus melalui mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak.