Keamanan sebelum Keadilan Vaksin

KEDATANGAN 1,2 juta dosis vaksin Sinovac di Tanah Air patut disambut gembira meski vaksinasi massal tidak serta-merta di laksanakan. Setidaknya, kedatangan vaksin itu memberi harapan setelah hampir sembilan bulan kita dilanda kecemasan akibat pandemi covid-19. 

Vaksinasi massal tidak bisa segera dilaksanakan karena vaksin Sinovac asal Tiongkok itu masih menunggu hasil evaluasi dari Badan  Pengawas Obat dan Makanan untuk aspek mutu, ke amanan, dan efektivitasnya. Juga menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kehalalannya.

Presiden Joko Widodo menyebut kedatangan vaksin itu sebagai kabar baik. Apalagi, masih ada 1,8 juta dosis lainnya yang diupayakan datang pada Januari 2021.

Pemerintah Indonesia juga akan mendatangkan 45 juta dosis vaksin berupa bahan baku curah yang akan diproses Bio Farma. Sebanyak 15 juta dosis akan diterima Desember ini dan 30 juta dosis sisanya masuk Indonesia Januari 2021.

Pengadaan vaksin telah berlandaskan hukum lewat Perpres 99/2020 yang ditandatangani Presiden Oktober lalu. Pengadaan vaksis Sinovac pun telah tercantum dalam Kepmenkes yang ditandatangani 3 Desember lalu. Selain Sinovac, masih ada lima vaksin lainnya yang ditetapkan dapat digunakan. Kelima vaksin itu buatan AstraZeneca, PT Bio Farma (persero), China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, dan Pfizer Inc & BioNTech.

Kita tetap berharap agar keamanan seluruh vaksin yang diproduksi itu terjamin. Jaminan itu harus dipenuhi sebelum berbicara soal keadilan vaksin.

Jaminan keamanan sangat penting karena mempertaruhkan keselamatan nyawa. Pasti timbul petaka jika yang didistribusikan itu vaksin yang tidak aman dan tidak efektif. Kita percaya, sangat percaya, pemerintah sudah mempertimbangkan semua aspek sebelum vaksinasi dilaksanakan.

Ujung tombak jaminan itu mau tidak mau ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebab badan inilah yang memiliki kewenangan izin edar maupun emergency use authorization (EUA). Saat ini, EUA menjadi bahasan paling hangat karena vaksin awal ini telah disebutkan untuk distribusi terbatas.

Badan POM telah jauh hari mengeluarkan standar dan kriteria untuk pemberian EUA. Standar sesuai WHO itu di dalamnya termasuk syarat soal data klinis. Maka, kita pun menuntut agar segala persyaratan itu dipenuhi tanpa kompromi.

Kedatangan cepat vaksin Sinovac semestinya sudah mempertimbangkan uji klinis tahap 3. Beberapa waktu lalu, Bio Farma sendiri  menyatakan uji klinis fase 3 baru akan selesai pada pertengahan atau akhir Januari 2021. Sebab itu, Badan POM harus dapat membuktikan bahwa persyaratan EUA benar-benar ditegakkan.

Lebih dari itu, kita semua harus benar-benar memahami bahwa vaksin bukanlah obat. Bahkan level efektivitas vaksin pun bukanlah efektivitas terhadap penurunan infeksi, melainkan hanya penurunan pada kasus simptomatik.

Sebagai contoh, vaksin buatan Pfizer yang disebut memiliki efektivitas paling tinggi, yakni 90%, berarti memiliki efektivitas 90% dalam menurunkan gejala. Bukan menurunkan 90% pada kasus baru.

Betul bahwa penurunan gejala jelas akan mengu rangi beban rumah sakit, tetapi tidak menurun kan infeksi, yang berarti akan tetap terjadi penularan virus ke orang lain. Sebab itu, lagi-lagi jelas bahwa kedisiplinan protokol kesehatan tidak bisa berubah meski vaksin ada.

Kedatangan vaksin dan vaksinasi akan dilakukan bertahap. Tenaga kesehatan dan petugas layanan publik diprioritaskan untuk tahap  vaksinasi pertama sesuai dengan aturan teknis Kementerian Kesehatan.

Pemerintah sudah menyiapkan dua program, yakni vaksinasi program pemerintah secara gratis serta vaksinasi mandiri secara berbayar oleh masyarakat. Program subsidi vaksinasi oleh pemerintah akan dikoordinasikan Kemenkes, sedangkan vaksinasi mandiri dikoordinasikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Vaksinasi menjadi titik terang di tengah kecemasan dampak pandemi covid-19.