Tegakkan Tracing tanpa Kecuali

PENANGANAN covid-19 dilakukan di atas fondasi perikemanusiaan. Keselamatan nyawa menjadi fokus utama, karena itu semua orang harus terlibat di dalam pencegahan dan penanganannya.

Selama virus korona jenis baru itu belum ada obatnya, keengganan turut serta dalam pencegahan sama saja menantang maut dan ketidakseriusan penanganan pantas disebut sebagai kejahatan.

Menyelamatkan nyawa ialah hakikat upayanya penanganan berupa 3T atau testing (pemeriksaan dini), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan). Dengan kecepat an 3T, diharapkan penderita akan segera terdeteksi dan tertangani sebelum kondisinya menjadi buruk. Dari situ pula peluang sembuh diharapkan menjadi besar.

Sebab itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak setiap negara untuk tidak hanya menegakkan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan) melainkan juga 3T. Kegiatan 3M dan 3T ialah upaya memutus mata rantai penularan covid-19. WHO menargetkan tes usap sebanyak satu berbanding seribu penduduk per pekan.

Para ahli dunia sudah memperhitungkan masih banyaknya orang yang bebal pada pencegahan. Ketika itu terjadi, 3T menjadi jaring terakhir. Kelambanan pada tracing dan testing membuka jalan semakin banyaknya penularan. Akibatnya, tidak hanya tercipta klaster di berbagai tempat, tapi secara terus terjadinya gelombang kasus secara nasional.

Pemerintah telah berupaya mengejar target itu. Jelas bukan pekerjaan mudah karena hingga Oktober pemerintah baru mencapai 82,51% dari target tes usap. Ironisnya ialah ketika target itu meleset, bukan karena ketidaktersediaan alat ataupun tenaga medis, melainkan karena penolakan masyarakat.

Dalam konteks itulah, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh masyarakat yang mengikuti acara yang menimbulkan kerumunan dalam beberapa pekan terakhir, agar segera mengikuti tes usap. Kerumunan besar terjadi pada saat rangkaian acara yang di hadiri pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab, termasuk di Petamburan, Jakarta Pusat.

Ajakan Doni Monardo bukan mengada-ada. Sebab, kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari, angka kasus positif covid-19 di wilayah Petamburan meningkat setelah dilakukan pelacakan kontak di wilayah itu. Pelacakan kontak dilakukan setelah beberapa kali terjadi kerumunan massa di wilayah itu.

Eloknya, mereka yang terlibat dalam kerumunan itu segera memeriksakan diri. Jika ada yang menolak, tentu sangat disa yangkan. Penolakan seperti itu bukan hanya merugikan keselamatan nyawa sendiri, tapi juga orang lain.

Jauh lebih elok lagi jika para pemimpin memberikan keteladanan kepada pengikut mereka. Keteladanan bisa diberikan dengan cara sang pemimpin proaktif mengikuti tes usap. Itulah bentuk nyata tanggung jawab pemimpin terhadap keselamatan nyawa pengikutnya.

Aturan soal tes cepat dan usap telah ada di Perda 2/2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 November  2020. Bagi masyarakat yang menolak rapid test atau swab test covid, ada denda maksimal Rp5 juta.

Kini, tinggal bagaimana menegakkan aturan yang sudah baik itu. Perda itu disu sun untuk dijalankan, bukan untuk dipajang. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus segera menindak semua pihak yang menolak melakukan tes usap.

Pembiaran penolakan tes usap sesungguhnya melukai kemanusiaan. Inilah bentuk tebang pilih yang membahayakan nyawa. Ketika  pemimpin daerah ikut menyuburkan pembangkangan atas perda, pemerintah pusat patut mengambil langkah yang tegas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin daerah seperti itu, jika ada, patut ditegur.

Langkah-langkah itu memang tidak bisa memulihkan bahaya yang telanjur ada, namun inilah langkah terkecil sebagai pengingat para kepala daerah untuk tegas memerangi covid-19, termasuk ketidakacuhan warga.