Klaster Kementerian

PENAMBAHAN kasus positif covid-19 berjalan paralel dengan bermunculannya klaster penularan baru. Semakin bertambah dan meluasnya klaster baru, semakin tinggi pula pertambahan kasus covid-19.

Mencegah dan menekan bertambahnya klaster-klaster baru dengan sendirinya juga berperan sentral dalam menekan penambahan kasus covid-19, baik dalam skala harian maupun secara kumulatif.

Ironisnya, upaya tersebut lebih mudah dinyatakan daripada dipraktikkan. Faktanya, klaster-klaster baru belum juga berhasil dihentikan sehingga penambahan kasus pun terus berlangsung secara eksponensial.

Yang lebih memprihatinkan ialah gejala munculnya klaster-klaster baru di sejumlah instansi pemerintah. Seperti dilaporkan baru-baru ini, sebanyak 932 kasus positif covid-19 ditemukan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kasuskasus tersebut berasal dari klaster perkantoran, khususnya di 30 kantor pemerintahan atau kementerian.

Dari 30 klaster kementerian itu, menurut data dari Pemprov DKI Jakarta, hingga kemarin pagi, kantor Kementerian Kesehatan menjadi klaster perkantoran terbesar dengan jumlah kasus positif covid-19 mencapai 252 orang.

Bukan hanya Kementerian Kesehatan, sebanyak 28 kantor kementerian atau lembaga pemerintah lainnya disebut pula dalam paparan data tersebut. Sebut saja Litbang Kesehatan Kemenkes, Kementerian Perhubungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta, Kementerian Keuangan, dan bahkan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres.

Bermunculannya klaster baru di kementerian dan atau lembaga pemerintah tersebut sangatlah memprihatinkan. Di lain sisi juga menjadi ironi di tengah upaya pencegahan dan pengendalian pandemi covid-19 yang belum berhasil dicapai pula.

Lazim jika publik memiliki ekspektasi bahwa lembaga pemerintahan menjadi model bagi upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Artinya, publik tentu berharap bahwa kantorkantor pemerintahan memberikan teladan atas penerapan disiplin protokol kesehatan secara ketat sehingga seluruh pegawai dan staf mereka terhindar dari penularan covid-19.

Nyatanya, ekspektasi tersebut tidak mudah diwujudkan oleh instansi pemerintah, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Kantor kementerian bahkan kini ikut menjadi salah satu episentrum penularan virus mematikan tersebut.

Dugaan adanya ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan pun mengemuka. Pertanyaannya kemudian ialah benarkah kementeriankementerian tersebut telah alpa dalam mempraktikkan protokol kesehatan yang selama ini justru mereka kampanyekan setiap hari? Jika benar, protokol apakah yang dilanggar? Apa pula yang harus dilakukan agar kantor-kantor kementerian itu tidak lagi menjadi klaster penularan?

Kita sepakat jika ada yang mendorong agar fenomena tersebut didalami lebih jauh. Penelitian khusus atau audit khusus atas terjadinya klaster-klaster di kementerian kiranya dapat menghasilkan jawaban sekaligus catatan dan pelajaran tersendiri yang memperkaya studi kasus di era pandemi ini.

Memang, covid-19 tidak memilih target dan korban. Siapa pun juga tidak dapat luput dari serangan virus korona, tidak terkecuali para pegawai dan pejabat di instansi pemerintah.

Akan tetapi, jangan sampai kantor-kantor pemerintahan yang semestinya menjadi model pencegahan dan penanggulangan covid-19, justru menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan.