Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PENEGAKAN hukum dilakukan untuk menyokong pembangunan nasional, bukan malah sebaliknya justru merongrong. Penegak hukum mestinya mendukung programprogram strategis pemerintah dengan memberikan pengawasan dan pendampingan bagi eksekutif sebagai pelaksana pembangunan agar tidak sampai melanggar hukum.
Namun, yang terjadi di negeri ini justru sebaliknya. Aparat malah menakut-nakuti dan memeras pejabat eksekutif, pengusaha, hingga masyarakat. Kondisi inilah yang membuat penegakan hukum menjelma jadi momok bagi pembangunan nasional.
Gambaran itu yang berulang kali diucapkan oleh Presiden Joko Widodo kepada para aparat penegak hukum. Tidak hanya dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8), Presiden juga telah memperingatkan penegak hukum perihal serupa tahun lalu dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pernyataan Jokowi yang berulangkali itu menunjukkan bahwa persoalan praktikpraktik tidak terpuji oleh penegak hukum merupakan isu yang harus disikapi secara serius. Hal itu juga menjadi ultimatum bagi pimpinan lembaga penegak hukum untuk serius membenahi institusinya.
Memang, Presiden mengakui regulasi nasional yang masih tumpang tindih sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Namun, hal itu tidak lantas menjadi pembenaran bagi penegak hukum korup untuk menakutnakuti bahkan memeras pejabat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Bayangkan, jika pejabat pemerintah takut melakukan inovasi karena jeratan ancaman hukum, agenda pembangunan nasional terhambat. Pembangunan nasional yang semestinya bergerak cepat menjadi lamban, bahkan tidak bergerak karena banyak pemangku kepentingan yang ketakutan dalam mengeksekusi kebijakan.
Bahkan, dalam masa upaya pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19, saat pejabat takut mengeksekusi anggaran, jelas akan membahayakan perekonomian nasional.
Dalam situasi kini, penegak hukum justru lebih dibutuhkan untuk bahu-membahu memberikan pengawasan dan pendampingan bagi pelaksana kebijakan agar Indonesia mampu keluar dari resesi ekonomi yang mengintai.
Namun, bukan berarti upaya penegakan hukum dikesampingkan selama masa pandemi covid-19. Aparat tetap harus garang terhadap siapa pun, termasuk pejabat, pengusaha dan masyarakat yang memiliki niat buruk untuk menyelewengkan agenda pemulihan ekonomi nasional.
Agar apa yang diserukan Presiden bukan sekadar menjadi wacana tentu perlu ada langkah nyata. Peringatan disertai tindakan konkret akan menjadi pelajaran berharga bagi setiap lembaga penegak hukum untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.
Hanya penegakan hukum bagi yang salah dan bukan mencari-cari salah akan membuat terciptanya kepastian hukum. Penegak hukum yang menyokong pembangunan, bukan merongrongnya akan membuat laju pemulihan ekonomi nasional akan cepat.
Di samping itu, pemerintah juga harus segera menuntaskan pembenahan regulasiregulasi yang tumpang-tindih, berbelit-belit, dan tidak memberikan kepastian hukum. Sinkronkan regulasi secara berkelanjutan, pangkas regulasi yang berbelit-belit agar tidak ada lagi celah aturan yang membuat munculnya ketidakpastian hukum.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved