Menyelaraskan Kesehatan dan Ekonomi

PERUBAHAN sebuah kebijakan tidak bisa sepenuhnya radikal, drastis tanpa adanya transisi. Perubahan kebijakan harus bertahap, jangan terlalu menitikberatkan ke satu sisi dan mengabaikan sektor lainnya.

Dalam konteks krisis akibat pandemi covid-19, dari penerapan pembatasan menuju kenormalan baru harus didahului transisi dan prakondisi. Pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi juga harus berjalan secara seimbang.

Tidak bisa hanya melakukan upaya pemutusan rantai penularan covid-19 dengan pembatasan aktivitas yang mengorbankan sektor ekonomi atau sisi berlawanannya mengedepankan kegiatan ekonomi dengan risiko wabah covid-19 makin sulit dikontrol.

Sejumlah wilayah di Indonesia telah mencabut status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memulihkan kondisi perekonomian. Sejumlah wilayah masuk masa transisi, tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan.

Dampaknya ialah kasus covid-19 yang terkonfirmasi makin masif. Hingga kemarin, akumulasi kasus positif menembus 50 ribu. Tepatnya 50.187 kasus, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Dengan penambahan harian 1.178 kasus.

Angka tersebut menjadi gambaran bahwa penularan wabah korona masih belum bisa sepenuhnya dikontrol. Jawa Timur mencatat jumlah terbanyak dengan 247 kasus baru. Berikutnya, DKI Jakarta dengan 196 kasus baru dan Sulawesi Selatan dengan 103 kasus baru.

Memang, DKI Jakarta sudah tidak lagi memberlakukan PSBB, begitu juga Surabaya sebagai penyumbang kasus terbesar di Jawa Timur juga tidak lagi menerapkan PSBB. Namun, meskipun masih menerapkan PSBB, wilayah Makassar masih menjadi episentrum penyebaran di Sulawesi Selatan.

Untuk itulah yang lebih penting daripada PSBB ialah kepatuhan masyarakat untuk menggalakkan protokol kesehatan. Walaupun ada PSBB, bila masyarakat tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, ya itu sama saja.

Di samping itu, pengambil kebijakan harus cermat dan bijak dalam membaca perkembangan situasi. Presiden Joko Widodo bahkan mengibaratkan pengambilan kebijakan itu seperti mengemudi. Pemimpin harus mampu menentukan kapan menginjak gas dan kapan waktu untuk mengerem.

Presiden meminta kepala daerah tidak hanya menginjak gas urusan ekonomi, tetapi urusan kesehatan menjadi terabaikan, tidak bisa juga konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonomi dibiarkan terpuruk.

Butuh kebijakan yang betul-betul sistematis berpatokan pada aspek kesehatan dan ekonomi. Misalnya, pertama dengan memprioritaskan membuka sektor-sektor dengan risiko penularan kecil, tetapi dampak ekonominya besar. Bertahap, hingga terakhir sektor dengan risiko besar dampak ekonomi kecil.

Harus ada kesadaran bersama bahwa saat ini kita berada dalam posisi krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Perlu dicarikan solusi yang tepat untuk keduanya.

Mesti ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ekonomi dan kesehatan bukanlah dua titik yang berlawan. Namun, dua sektor yang mesti diselamatkan secara beriringan. Pengambil kebijakan harus pandai mencari formula yang seimbang, yakni mengombinasikan gas dan rem dengan tepat dan cermat.