Lampu Kuning Covid-19 DKI

LAMPU kuning ialah sinyal paling sederhana untuk kehati-hatian atau kewaspadaan. Gagal atau berhasilnya kondisi setelahnya bergantung pada kuatnya kewaspadaan itu.

Inilah yang kita suarakan untuk Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa angka reproduksi (Ro/R naught) covid-19 kini berada di angka 0,98 atau turun 0,01% dari awal masa transisi PSBB yang masih 0,99, tentu kabar baik.

Penurunan angka reproduksi yang dicapai pada minggu kedua penerapan PSBB transisi setidaknya menepis kekhawatiran di awal. Sebelumnya, pemberlakuan PSBB transisi di masa Ibu Kota belum benar-benar melandaikan kurva membawa risiko besar.

Di sisi lain, meski lebih memberi gambaran yang luas ketimbang hanya angka penambahan jumlah kasus, sesungguhnya angka reproduksi juga belum cukup untuk menjadi dasar klaim keberhasilan. Kita masih perlu mengkaji jumlah harian tes PCR.

Jumlah tes itu sedemikian penting karena memang salah satu dari angka yang dibutuhkan untuk perhitungan angka reproduksi. Selain angka jumlah orang yang meninggal dan orang yang dirawat, angka reproduksi juga baru dapat diketahui tepat dengan angka penderita positif dari hasil tes. Maka bisa diketahui dengan sederhana, besar-kecilnya angka tes harian sangat memengaruhi besar-kecilnya angka reproduksi.

Inilah kondisi lampu kuning berada. Kita tidak pernah mengetahui jumlah tes harian dengan tepat.

Hal itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh daerah. Tidak hanya Pemprov DKI, pemerintah pusat pun tidak menyertakan jumlah tes PCR harian. Selama ini kita hanya diberikan angka target tanpa kejelasan soal ketercapaian target itu.

Di Jakarta, berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 94/SE/2020 disebutkan bahwa target PCR ialah 2.230 tes per hari. Selain mempertanyakan mengenai pencapaian target itu, angka itu pun perlu kita bandingkan dengan target WHO, yakni 1.000 tes per satu juta penduduk per minggu.

Survei penduduk antarsensus (SUPAS) memproyeksikan jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2020 bertambah 72 ribu orang menjadi 10,57 juta orang. Dengan begitu, setidaknya DKI Jakarta harus melaksanakan 10 ribu tes per minggu. Sekilas target WHO sudah bisa terpenuhi jika target 2.230 tes PCR per hari tegak dilaksanakan.

Sayangnya, kita ketahui bersama DKI Jakarta tidak hanya menampung penduduk yang benar-benar ber-KTP lokal. Pada 2017 saja, Bappenas menyebut bahwa Jakarta dibebani 30 juta orang per hari yang artinya jumlah pekerja yang masuk-keluar DKI setiap harinya lebih besar daripada penduduk lokal.

Betul jika jumlah orang yang datang dari kota-kota penyangga selama pandemi ini telah berkurang. Namun, tetap saja target tes PCR harian itu belum tentu sesuai ataupun mendekati standar WHO.

Lubang besar inilah yang perlu dijawab dan ditindaklanjuti Pemprov DKI. Ketidakacuhan terhadap hal ini bisa membuat kita berada pada keberhasilan palsu yang justru membawa pada petaka.

Tidak hanya peringatan kepada Pemprov DKI, hal serupa juga lebih penting lagi disadari pemerintah pusat. Sebab, tentu saja petaka lebih besar menunggu jika semua daerah dibuai oleh angka tidak akurat.