Proses Hukum Pengambil Paksa Jenazah

KETIDAKTAHUAN, ketidakpahaman, dan ketidakpedulian masyarakat akan bahaya covid-19 membuat kondisi pandemi yang sudah buruk dapat menjadi jauh lebih buruk lagi.

Mereka dapat berbuat di luar kendali dan akibat dari tindakan mereka pun dapat membahayakan keselamatan dan keamanan diri sendiri dan masyarakat luas.

Kasus pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) covid-19 dari rumah sakit ialah contoh paling nyata dari kondisi tersebut. Insiden yang telah terjadi beberapa kali itu menggugah kesadaran kita betapa sesuatu yang sangat keliru terus berlangsung dalam pekan-pekan terakhir ini.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, insiden itu pekan lalu berlangsung sekaligus di tiga rumah sakit berbeda, yaitu RS Labuang Baji, RS Dadi, dan RS Stella Maris. Kasus serupa terjadi di daerah lainnya, seperti Kolaka, Sulawesi Tenggara; Bekasi, Jawa Barat; Tuban dan Surabaya, Jawa Timur.

Pola umumnya ialah ada pasien dalam pengawasan yang meninggal di rumah sakit. Sebelumnya mereka memiliki ciri-ciri yang dekat dengan gejala penyakit covid-19: panas tinggi, batuk-pilek-radang dan atau sesak napas, serta tidak menunjukkan progres saat diberikan terapi.

Hasil uji spesimen, baik melalui metode rapid test maupun swab, belum tentu telah diketahui saat meninggal. Dengan ciri gejala tersebut, pasien harus dimakamkan dengan prosedur pemakaman covid-19 yang tata laksananya dikelola rumah sakit.

Namun, keluarga pasien berkeras. Mereka mengambil paksa jenazah anggota keluarga yang semestinya dimakamkan dengan protap pemulasaraan jenazah covid-19. Akibatnya pun fatal. Keluarga penjemput pun tertular virus mematikan tersebut.

Di tengah pandemi, kita dan bahkan dunia, mengikuti benar fenomena yang sempat viral di media sosial tersebut.

Yang kita pertanyakan ialah kondisi manakah di antara ketidaktahuan, ketidakpahaman, atau ketidakpedualian masyarakat yang menjadi akar penyebab dari insiden itu? Menjadi ranah pihak kepolisian untuk melakukan assesment atas hal itu melalui penyelidikan dan penyidikan. Yang pasti, ketiga-tiganya membahayakan keselamatan umum.

Karena itu, kita terus mendukung aparat keamanan yang memproses hukum seluruh pelaku pengambil paksa jenazah. Perangkat hukum untuk itu pun telah tersedia.

Pasal 93 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 214 dan Pasal 335 KUHP, dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara bagi pelakunya dapat menjadi acuan. Mereka yang terlibat dalam tindak paksa itu harus pula diuji swab dan di-tracing dengan siapa saja mereka pernah berhubungan. Mata rantai penularan harus diidentifikasi dan diputus.

Bola ada di tangan penegak hukum. Kita minta aparat keamanan memastikan hal itu.

Mengingat insiden yang sama terus ber ulang, pihak keamanan dan rumah sakit perlu lebih antisipatif. Penting bagi rumah sakit untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan demi mengantisipasi kejadian serupa.

Kurva perkembangan pandemi belum lagi landai. Jangan biarkan beban dokter dan perawat di rumah sakit terus bertambah. Pengambil an paksa jenazah dengan alasan ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakpedulian akan bahaya covid-19 tidak bisa lagi ditoleransi.