Konsisten Larang Arus Balik

REGULASI dibuat agar konsisten dijalankan, bukan suka-suka untuk dilanggar. Konsistensi itu yang belum sepenuhnya ditegakkan dalam regulasi larangan mudik. Karena itu, pengelolaan arus balik jangan asal-asalan, sanksi harus diterapkan.

Sejak pandemi covid-19 mewabah awal tahun ini, pemerintah mengimbau warga agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Imbauan itu belum efektif sehingga dikeluarkan sejumlah regulasi. Salah satunya ialah melarang mudik pada saat Lebaran.

Larangan mudik itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Berlaku mulai 24 April. Akan tetapi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, hingga 20 April, sebanyak 42.506 warga Jakarta dan sekitarnya curi start mudik ke 31 provinsi.

Jujur dikatakan bahwa masih banyak warga yang berhasil mudik dengan mengelabui petugas di lapangan. Mudik memang dilarang, tapi ada pengecualian untuk mereka yang memenuhi syarat tertentu. Persoalannya ialah persyaratan itu bisa diakal-akali, bahkan ada syarat yang sempat bisa dibeli lewat aplikasi online.

Ada pula pihak yang memanfaatkan larangan mudik untuk meraih keuntungan. Pihak itu menawarkan jasa mudik menggunakan mobil pribadi untuk mengangkut penumpang atau yang dikenal dengan travel gelap. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dari 24 April 2020 hingga 20 Mei 2020, total ada 377 unit kendaraan travel gelap disita polisi. Jumlah penumpang yang berhasil dicegah mudik mencapai 2.225 orang.

Boleh-boleh saja warga bisa mudik dengan segenap jurus akal bulus mengelabui petugas. Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan regulasi untuk membatasi sangat ketat orang masuk Jakarta setelah Lebaran. Anda bisa saja melenggang kangkung pulang kampung tapi belum tentu bisa kembali ke Ibu Kota secepatnya.

Dibutuhkan konsitensi dan ketegasan aparat di lapangan untuk mencegah arus balik. Jangan biarkan sekecil apa pun celah orang bebas masuk kembali ke Ibu Kota, jangan pula menyeselaikan persoalan di lapangan secara adat. Marwah regulasi bisa berjalan tegak lurus jika dikawal oleh aparat yang bertindak lurus sesuai aturan yang dibuat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 47 Tahun 2020. Melalui pergub itu diberlakukan mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta melalui surat izin keluar masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pergub itu berlaku mulai 22 Mei atau bertepatan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap tiga di DKI Jakarta. Surat izin itu harus bisa ditunjukkan di 12 titik pemeriksaan wilayah Jakarta dengan perbatasan.

Tugas berat Pemprov DKI Jakarta ialah memastikan kebenaran seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin yang dilakukan secara daring. Persyaratan itu misalnya mengisi data diri layaknya identitas yang ada di KTP, pengaju juga wajib mengunggah sejumlah surat pernyataan dari lurah, tempat bekerja, dan keterangan sehat. Harus bisa dipastikan kebenaran materiil seluruh persyaratan itu, bukan didapatkan lewat toko online.

Benar bahwa di 12 titik pemeriksaan surat izin itu juga ada alat untuk memindai kode. Cara itu dipakai untuk mendeteksi surat yang ditunjukkan asli atau palsu. Pada titik itulah dibutuhkan aparat yang berintegritas, tidak mau diajak kong kalingkong.

Publik sangat berkepentingan agar pemerintah serius, sangat serius, membatasi arus masuk setelah Lebaran. Kepentingannya ialah jangan sampai mereka yang baru kembali dari mudik itu justru menyebarkan virus kepada tetangga mereka.

Konstensi melarang arus balik harus dilihat sebagai bagian dari kepeberpihakan pemerintah terhadap mayoritas orang yang patuh Lebaran di rumah. Karena itu, mengelola arus balik jangan terbalik-balik, jalankan saja regulasi seluruh-lurusnya.