Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Solidaritas Lawan Pandemi

01/2/2020 05:00

PERKEMBANGAN wabah virus korona tipe baru (2019-novel coronavirus/nCoV) telah memasuki babak baru yang lebih mengkhawatirkan. Tidak hanya menginfeksi lebih dari 9.692 orang dan menewaskan 213 orang di Tiongkok, hingga kemarin virus itu juga telah menyebar ke 18 negara.

Sebanyak 7.800 kasus lebih pun terdeteksi di seluruh dunia dengan hampir 100 kasus baru ditemukan di negara lain di luar Tiongkok.

Saat merespons gejala penyebaran virus yang telah berkembang menjadi pandemi itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kamis (30/1), akhirnya mengumumkan status darurat global untuk virus yang berasal dari pasar satwa liar ilegal di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

Seperti dilaporkan pers global, kita mengetahui perkembangan penanganan kasus nCoV di Tiongkok sejatinya telah memasuki tahap yang menggembirakan. Sejumlah kasus penyembuhan dan pemulihan terus dilaporkan dari Wuhan.

Kita pun terus mendapatkan updates yang jauh lebih banyak menimbulkan optimisme daripada pesimisme terkait kemajuan dan kecepatan penanganan yang luar biasa atas pandemi virus itu oleh pemerintah Tiongkok.

Akan tetapi, kita berpandangan keputusan WHO untuk menetapkan status darurat global untuk virus korona itu juga langkah yang tepat. Kita sepakat bahwa memang belum semua negara memiliki kemampuan dan kompetensi penanganan darurat kesehatan secepat dan semumpuni Tiongkok dan negara-negara maju lainnya. Karena itu, kita mengapresiasi kebijakan WHO tersebut.

Terkait dengan status darurat global virus korona itu, kita mendorong pemerintah segera meresponsnya dengan mengambil kebijakan yang tepat dan cepat. Dengan begitu, kita tidak terlambat dalam menghadapi pandemi tersebut.

Benar bahwa di Indonesia belum ada kasus infeksi korona yang terkonfirmasi. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita semua untuk bersikap menunggu.

Dalam konteks itu, kita mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk segera mengevakuasi WNI yang masih tertahan di Wuhan dalam beberapa pekan terakhir akibat kebijakan isolasi pemerintah Tiongkok.

Bukan hanya tepat karena kondisi WNI kita di Wuhan yang dilaporkan mulai kehabisan bahan makanan, keputusan pemerintah itu juga memperlihatkan bahwa di saat-saat yang genting, negara hadir untuk merawat dan melindungi seluruh warganya di mana pun mereka berada.

Dalam menindaklanjuti keputusan itu, kita mendorong kementerian teknis dan kementerian terkait berkoordinasi untuk menyiapkan langkah darurat, cepat, dan tepat untuk segera mengimplementasikan keputusan Presiden tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selain itu, tidak hanya terkait evakuasi, kita juga mendorong dan mendukung kementerian dan lembaga terkait menyiapkan langkah lebih lanjut dari yang strategis hingga yang teknis untuk menetapkan secara komprehensif bagaimana tata laksana penanganan kasus korona, dari level nasional hingga level daerah.

Kebijakan lintas sektoral lintas bidang, yang melibatkan institusi pemerintah pusat dan daerah, lembaga swasta dan nonpemerintah, sudah saatnya diambil demi mengantisipasi pandemi tersebut.

Antisipasi penyebaran virus korona jenis baru itu harus sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kapasitas Negara dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nubika. Sebanyak 24 institusi mulai kementerian sampai bupati/wali kota sudah ditugasi untuk melakukan antisipasi.

Seluruh komponen bangsa sudah saatnya menyatukan langkah dan membangun solidaritas bersama untuk mengantisipasi dan mengalahkan pandemi global tersebut.

 



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik