PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Persiden Ma'ruf Amin telah genap menjalani 100 hari pertama masa pemerintahan.
Dalam tradisi nonformal, publik biasa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah di usia tiga bulan itu. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih nilai 6,84 dalam skala 1 sampai dengan 10.
Angka rapor tersebut tidak merah. Meski demikian, angka itu belum cukup menggembirakan karena masih di bawah 7. Setidaknya demikian hasil jajak pendapat News Research Center (NRC) Media Group terhadap 159 tokoh publik yang bisa dikategorikan independen.
Para tokoh mengungkapkan optimisme tinggi yang didorong kebijakan perampingan eselon, penghapusan ujian nasional, ibu kota baru negara, dan kedaulatan Republik Indonesia.
Di sisi lain, topik penaikan iuran BJPS kesehatan dan terungkapnya dugaan korupsi di BUMN mencuatkan pesimisme paling besar atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Rata-rata optimisme terkait isu selaras dengan penilaian terhadap kinerja kementerian yang bersangkutan. Isu kedaulatan, misalnya, terutama persoalan cekcok mengenai perairan Natuna dengan Tiongkok. Optimisme terkait isu tersebut seiring dengan skor penilaian yang tinggi terhadap Kementerian Luar Negeri.
Respons yang berbanding terbalik terlihat pada isu korupsi di BUMN dan kementerian terkait. Pesimisme yang muncul atas isu itu justru tergambar dalam bentuk optimisme pada penilaian kinerja Kementerian BUMN. Kementerian BUMN yang mendapatkan menteri baru dari Presiden Jokowi masuk kelompok empat kementerian yang mendapat nilai di atas 7.
Bila ditelaah, penilaian tersebut cukup beralasan. Para tokoh publik menunjukkan keprihatinan atas aksi rasuah di tubuh BUMN. Meski begitu, ada kepercayaan yang tinggi terhadap Kementerian BUMN untuk menanganinya.
Kasus-kasus dugaan korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang di BUMN yang terungkap belakangan justru ditemukan pemerintah dan diumumkan ke publik. Setelah kasus penyelundupan yang dilakukan petinggi PT Garuda Indonesia, Kementerian BUMN mengungkap dugaan korupsi fantastis di PT Asuransi Jiwasraya.
Penilaian publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepanjang periode 100 hari pertama sedikit banyak menunjukkan adanya ketimpangan kinerja para pembantu presiden. Sejumlah kementerian mampu berlari kencang mengejewantahkan visi dan misi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka itulah yang meraih nilai di atas 7.
Sebaliknya, ada pula kementerian yang hanya mampu berjalan. Kinerja mereka tetap positif, tetapi terlalu dekat dengan angka merah di rapor.
Berdasarkan jajak pendapat NRC Media Group, kementerian yang mendapat respons pesimisme terbesar meliputi Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Di kelompok kementerian koordinator, Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendapat nilai terendah.
Masih banyak yang harus dibenahi. Seratus hari memang terhitung muda untuk masa pemerintahan lima tahun. Meski begitu, itu masa yang cukup panjang untuk menentukan perlu atau tidaknya koreksi, baik terhadap kebijakan maupun kepemimpinan instansi.
Idealnya, Presiden dikelilingi para pembantu yang seluruhnya mampu berlari untuk mewujudkan Nawacita. Ataukah, Presiden Jokowi ingin melambatkan langkah di periode kedua pemerintahannya? Semoga tidak.
