Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Persiden Ma'ruf Amin telah genap menjalani 100 hari pertama masa pemerintahan.
Dalam tradisi nonformal, publik biasa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah di usia tiga bulan itu. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih nilai 6,84 dalam skala 1 sampai dengan 10.
Angka rapor tersebut tidak merah. Meski demikian, angka itu belum cukup menggembirakan karena masih di bawah 7. Setidaknya demikian hasil jajak pendapat News Research Center (NRC) Media Group terhadap 159 tokoh publik yang bisa dikategorikan independen.
Para tokoh mengungkapkan optimisme tinggi yang didorong kebijakan perampingan eselon, penghapusan ujian nasional, ibu kota baru negara, dan kedaulatan Republik Indonesia.
Di sisi lain, topik penaikan iuran BJPS kesehatan dan terungkapnya dugaan korupsi di BUMN mencuatkan pesimisme paling besar atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Rata-rata optimisme terkait isu selaras dengan penilaian terhadap kinerja kementerian yang bersangkutan. Isu kedaulatan, misalnya, terutama persoalan cekcok mengenai perairan Natuna dengan Tiongkok. Optimisme terkait isu tersebut seiring dengan skor penilaian yang tinggi terhadap Kementerian Luar Negeri.
Respons yang berbanding terbalik terlihat pada isu korupsi di BUMN dan kementerian terkait. Pesimisme yang muncul atas isu itu justru tergambar dalam bentuk optimisme pada penilaian kinerja Kementerian BUMN. Kementerian BUMN yang mendapatkan menteri baru dari Presiden Jokowi masuk kelompok empat kementerian yang mendapat nilai di atas 7.
Bila ditelaah, penilaian tersebut cukup beralasan. Para tokoh publik menunjukkan keprihatinan atas aksi rasuah di tubuh BUMN. Meski begitu, ada kepercayaan yang tinggi terhadap Kementerian BUMN untuk menanganinya.
Kasus-kasus dugaan korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang di BUMN yang terungkap belakangan justru ditemukan pemerintah dan diumumkan ke publik. Setelah kasus penyelundupan yang dilakukan petinggi PT Garuda Indonesia, Kementerian BUMN mengungkap dugaan korupsi fantastis di PT Asuransi Jiwasraya.
Penilaian publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepanjang periode 100 hari pertama sedikit banyak menunjukkan adanya ketimpangan kinerja para pembantu presiden. Sejumlah kementerian mampu berlari kencang mengejewantahkan visi dan misi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka itulah yang meraih nilai di atas 7.
Sebaliknya, ada pula kementerian yang hanya mampu berjalan. Kinerja mereka tetap positif, tetapi terlalu dekat dengan angka merah di rapor.
Berdasarkan jajak pendapat NRC Media Group, kementerian yang mendapat respons pesimisme terbesar meliputi Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Di kelompok kementerian koordinator, Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendapat nilai terendah.
Masih banyak yang harus dibenahi. Seratus hari memang terhitung muda untuk masa pemerintahan lima tahun. Meski begitu, itu masa yang cukup panjang untuk menentukan perlu atau tidaknya koreksi, baik terhadap kebijakan maupun kepemimpinan instansi.
Idealnya, Presiden dikelilingi para pembantu yang seluruhnya mampu berlari untuk mewujudkan Nawacita. Ataukah, Presiden Jokowi ingin melambatkan langkah di periode kedua pemerintahannya? Semoga tidak.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved