Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Menimbang 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin

28/1/2020 05:05

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Persiden Ma'ruf Amin telah genap menjalani 100 hari pertama masa pemerintahan.

Dalam tradisi nonformal, publik biasa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah di usia tiga bulan itu. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih nilai 6,84 dalam skala 1 sampai dengan 10.

Angka rapor tersebut tidak merah. Meski demikian, angka itu belum cukup menggembirakan karena masih di bawah 7. Setidaknya demikian hasil jajak pendapat News Research Center (NRC) Media Group terhadap 159 tokoh publik yang bisa dikategorikan independen.

Para tokoh mengungkapkan optimisme tinggi yang didorong kebijakan perampingan eselon, penghapusan ujian nasional, ibu kota baru negara, dan kedaulatan Republik Indonesia.

Di sisi lain, topik penaikan iuran BJPS kesehatan dan terungkapnya dugaan korupsi di BUMN mencuatkan pesimisme paling besar atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Rata-rata optimisme terkait isu selaras dengan penilaian terhadap kinerja kementerian yang bersangkutan. Isu kedaulatan, misalnya, terutama persoalan cekcok mengenai perairan Natuna dengan Tiongkok. Optimisme terkait isu tersebut seiring dengan skor penilaian yang tinggi terhadap Kementerian Luar Negeri.

Respons yang berbanding terbalik terlihat pada isu korupsi di BUMN dan kementerian terkait. Pesimisme yang muncul atas isu itu justru tergambar dalam bentuk optimisme pada penilaian kinerja Kementerian BUMN. Kementerian BUMN yang mendapatkan menteri baru dari Presiden Jokowi masuk kelompok empat kementerian yang mendapat nilai di atas 7.

Bila ditelaah, penilaian tersebut cukup beralasan. Para tokoh publik menunjukkan keprihatinan atas aksi rasuah di tubuh BUMN. Meski begitu, ada kepercayaan yang tinggi terhadap Kementerian BUMN untuk menanganinya.

Kasus-kasus dugaan korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang di BUMN yang terungkap belakangan justru ditemukan pemerintah dan diumumkan ke publik. Setelah kasus penyelundupan yang dilakukan petinggi PT Garuda Indonesia, Kementerian BUMN mengungkap dugaan korupsi fantastis di PT Asuransi Jiwasraya.

Penilaian publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepanjang periode 100 hari pertama sedikit banyak menunjukkan adanya ketimpangan kinerja para pembantu presiden. Sejumlah kementerian mampu berlari kencang mengejewantahkan visi dan misi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka itulah yang meraih nilai di atas 7.

Sebaliknya, ada pula kementerian yang hanya mampu berjalan. Kinerja mereka tetap positif, tetapi terlalu dekat dengan angka merah di rapor.

Berdasarkan jajak pendapat NRC Media Group, kementerian yang mendapat respons pesimisme terbesar meliputi Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Di kelompok kementerian koordinator, Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendapat nilai terendah.

Masih banyak yang harus dibenahi. Seratus hari memang terhitung muda untuk masa pemerintahan lima tahun. Meski begitu, itu masa yang cukup panjang untuk menentukan perlu atau tidaknya koreksi, baik terhadap kebijakan maupun kepemimpinan instansi.

Idealnya, Presiden dikelilingi para pembantu yang seluruhnya mampu berlari untuk mewujudkan Nawacita. Ataukah, Presiden Jokowi ingin melambatkan langkah di periode kedua pemerintahannya? Semoga tidak.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.