EMPAT hari berlalu setelah penetapan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR dari PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggeledahan itu terutama menyasar ruang kerja salah satu tersangka, yakni komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.
Beruntung KPK berhasil menyegel ruang tersebut dalam tempo beberapa jam setelah Wahyu terjaring operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1) siang. Tidak demikian halnya ketika KPK berupaya menyegel satu ruangan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Tim penyidik KPK mengikuti prosedur operasional petugas sekuriti di kantor tersebut hingga akhirnya menunda penyegelan pada Kamis (9/1).
Bisa jadi ketiadaan surat izin dari Dewan Pengawas KPK untuk menyegel dan menggeledah telah menyurutkan langkah tim penyidik. Pasal 37B ayat (2) menyebut Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, walaupun ternyata di tempat berbeda, yakni kantor KPU, hal itu tidak jadi halangan bagi tim KPK.
Surat izin Dewan Pengawas kemudian terbit Jumat sorenya. Barangkali berhubung terpotong hari libur, Sabtu dan Minggu, KPK baru melakukan penggeledahan pada Senin, kemarin. Itu pun hanya di kantor KPU. Berikutnya, tentu giliran ruang di kantor DPP PDIP yang sejak semula disasar. KPK pun sudah memastikan akan menggeledah pekan ini.
Entah kapan tepatnya. Tampaknya perlu persiapan panjang untuk penggeledahan, khusus untuk kantor DPP PDIP. Masyarakat sampai berupaya membantu mempercepat dengan merekomendasikan susunan acara penggeledahan, lengkap dengan agenda tarian penyambutan.
Selama ini, penyegelan dan penggeledahan pertama dilakukan tidak lebih dari sehari berselang dari waktu operasi tangkap tangan. Bahkan, sebelum penetapan tersangka. Tanggal merah di kalender tidak menghalangi. Kecepatan dan kesigapan diperlukan untuk menghindari pelenyapan barang bukti.
Kelambanan dalam proses penindakan menunjukkan kegagapan bekerja di bawah Undang-Undang KPK yang baru. Ini bukan berarti sudah pasti undang-undangnya yang salah, melainkan pengaturan pelaksanaannya yang belum jelas. Penjabaran lebih lanjut melalui aturan prosedur tetap penindakan KPK mesti segera diterbitkan.
Yang tidak kalah penting ialah menjaga ketegasan KPK. Jangan sampai menimbulkan rumor KPK tunduk oleh PDIP yang kebetulan merupakan partai penguasa. Dalam kasus suap komisioner KPU ini, spekulasi bergerak liar yang bisa meruntuhkan muruah KPK sekaligus partai politik.
Sikap kooperatif partai yang tersangkut juga jangan sampai sekadar di mulut. Partai bahkan semestinya memfasilitasi penindakan korupsi untuk membersihkan coreng di wajah. Kecuali, jika partai tersebut secara organisasi memang terlibat dalam korupsi yang disangkakan.
Itu lain lagi ceritanya. Ada sanksi berupa pembubaran partai yang menunggu. Namun, kita masih percaya bukan demikian yang terjadi pada kasus suap KPU. Kini, tinggal bagaimana ketegasan penindakan oleh KPK dan sikap PDIP bisa membuktikan hal tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh menggerus kepercayaan terhadap partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketegasan dan transparansi penegakan hukum diharapkan mampu mengembalikan muruah yang mulai goyah terhadap partai politik dan demokrasi.
