Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
EMPAT hari berlalu setelah penetapan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR dari PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggeledahan itu terutama menyasar ruang kerja salah satu tersangka, yakni komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.
Beruntung KPK berhasil menyegel ruang tersebut dalam tempo beberapa jam setelah Wahyu terjaring operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1) siang. Tidak demikian halnya ketika KPK berupaya menyegel satu ruangan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Tim penyidik KPK mengikuti prosedur operasional petugas sekuriti di kantor tersebut hingga akhirnya menunda penyegelan pada Kamis (9/1).
Bisa jadi ketiadaan surat izin dari Dewan Pengawas KPK untuk menyegel dan menggeledah telah menyurutkan langkah tim penyidik. Pasal 37B ayat (2) menyebut Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, walaupun ternyata di tempat berbeda, yakni kantor KPU, hal itu tidak jadi halangan bagi tim KPK.
Surat izin Dewan Pengawas kemudian terbit Jumat sorenya. Barangkali berhubung terpotong hari libur, Sabtu dan Minggu, KPK baru melakukan penggeledahan pada Senin, kemarin. Itu pun hanya di kantor KPU. Berikutnya, tentu giliran ruang di kantor DPP PDIP yang sejak semula disasar. KPK pun sudah memastikan akan menggeledah pekan ini.
Entah kapan tepatnya. Tampaknya perlu persiapan panjang untuk penggeledahan, khusus untuk kantor DPP PDIP. Masyarakat sampai berupaya membantu mempercepat dengan merekomendasikan susunan acara penggeledahan, lengkap dengan agenda tarian penyambutan.
Selama ini, penyegelan dan penggeledahan pertama dilakukan tidak lebih dari sehari berselang dari waktu operasi tangkap tangan. Bahkan, sebelum penetapan tersangka. Tanggal merah di kalender tidak menghalangi. Kecepatan dan kesigapan diperlukan untuk menghindari pelenyapan barang bukti.
Kelambanan dalam proses penindakan menunjukkan kegagapan bekerja di bawah Undang-Undang KPK yang baru. Ini bukan berarti sudah pasti undang-undangnya yang salah, melainkan pengaturan pelaksanaannya yang belum jelas. Penjabaran lebih lanjut melalui aturan prosedur tetap penindakan KPK mesti segera diterbitkan.
Yang tidak kalah penting ialah menjaga ketegasan KPK. Jangan sampai menimbulkan rumor KPK tunduk oleh PDIP yang kebetulan merupakan partai penguasa. Dalam kasus suap komisioner KPU ini, spekulasi bergerak liar yang bisa meruntuhkan muruah KPK sekaligus partai politik.
Sikap kooperatif partai yang tersangkut juga jangan sampai sekadar di mulut. Partai bahkan semestinya memfasilitasi penindakan korupsi untuk membersihkan coreng di wajah. Kecuali, jika partai tersebut secara organisasi memang terlibat dalam korupsi yang disangkakan.
Itu lain lagi ceritanya. Ada sanksi berupa pembubaran partai yang menunggu. Namun, kita masih percaya bukan demikian yang terjadi pada kasus suap KPU. Kini, tinggal bagaimana ketegasan penindakan oleh KPK dan sikap PDIP bisa membuktikan hal tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh menggerus kepercayaan terhadap partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketegasan dan transparansi penegakan hukum diharapkan mampu mengembalikan muruah yang mulai goyah terhadap partai politik dan demokrasi.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved