Langkah Tegas Membersihkan BUMN

PEMECATAN Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Ashkara, oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kemarin, sangatlah patut. Tindakan Dirut Ari yang menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton sangat tercela dan memalukan.

Kita mesti mengapresiasi tindakan Menteri BUMN. Tindakan pemecatan biasanya baru diambil setelah yang bersangkutan menjalani proses hukum. Bahkan, pemberhentian pejabat kadang baru dilakukan setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, berbeda dengan Menteri Erick. Ia langsung memecat sang dirut ketika penyelundupan baru terbukti dilakukan Ari berdasarkan penyelidikan pihak Bea dan Cukai.

Meski begitu, kasus itu tidak dapat dilihat sebagai kasus tunggal yang selesai dengan pencopotan satu orang. Tidak cukup pula meski kasus itu berlanjut ke meja hijau.

Kasus tersebut haruslah menjadi awal pembersihan kesemrawutan Garuda yang memang sudah berulang muncul. Bahkan, semestinya pula kasus penyelundupan motor gede atau moge ini menjadi tonggak baru pembersihan BUMN.

Hal itu bukanlah berlebihan mengingat sudah banyak contoh jika pengungkapan jaringan pejabat kotor berawal dari tergelincirnya mereka di kasus yang semula tampak tidak besar. Dalam kasus moge ini pun kepercayaan diri yang begitu besar, dengan membawa barang selundupan di pesawat yang baru dipesan, menunjukkan adanya permasalahan good coorporate governance yang serius di perusahaan penerbangan pelat merah tersebut.

Selama ini Garuda berulang kali mengalami masalah keuangan. Tahun lalu Garuda membuat skandal laporan keuangan yang kemudian diganjar sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI). Skandal itu berinti pada pelaporan pendapatan US$28 juta yang sebenarnya masih piutang.

Benar bahwa saat terungkapnya skandal itu pada Juni 2018 Ari belum menduduki jabatannya. Mantan Dirut Pelindo III itu baru memimpin Garuda setelah terpilih melalui RUPS luar biasa pada September 2018.

Namun, kasus Harley kali ini bisa jadi sinyal adanya budaya kotor yang tidak bisa dibenahi dengan hanya pergantian pucuk pimpinan.

Bicara skandal para direksi BUMN pun bukan soal baru. Pejabat yang sudah terjerat KPK antara lain mantan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro. Ia terjerat kasus suap pihak swasta dan sudah menerima vonis.

Sosok yang diduga pejabat kotor lainnya ialah Andra Y Agussalam, mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II. Ia tertangkap tangan menerima suap untuk proyek baggage handling system.

Mantan pejabat BUMN yang juga masih ditahan ialah Dolly Pulungan, yang terkena kasus dugaan suap distribusi gula saat menjabat Direktur Utama PTPN III. Bersamanya juga terjerat mantan Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah sempat mengungkapkan bahwa celah korupsi di BUMN dapat dibilang lebar. Selain karena mental buruk pejabat, praktik korupsi itu juga didorong budaya yang sudah berakar. Bahkan, 'uang pelicin' sudah jadi hal lumrah untuk kemulusan proyek.

Dengan histori cacat yang bukan baru di deretan BUMN, pembersihan mutlak jadi bagian program pembenahan BUMN. Kinerja BUMN jelas sangat dipengaruhi dari budaya governance di dalamnya. Tanpa pembenahan itu, perbaikan kinerja BUMN sulit diharapkan tercapai.