Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Pelajaran dari  Bebasnya Sofyan

05/11/2019 05:05

KALAH-MENANG di pengadilan ialah hal biasa. Namun, ketika KPK harus mengakui keunggulan terdakwa dalam bersengketa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hal itu layak dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa.

Luar biasa, karena untuk kali pertama KPK menelan kekalahan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir-lah yang memecundangi mereka. Sofyan didakwa terlibat dalam kasus suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek independent power producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Ia dituntut 5 tahun penjara, tetapi oleh majelis hakim dinyatakan bebas.

Dalam sidang putusan kemarin Sofyan dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada eks anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Dia disebut tidak berperan membantu Eni dalam menerima suap, bahkan juga diyakini tak mengetahui pemberian suap itu.

Kalau diibaratkan dalam olahraga sepak bola, gawang KPK saat bertanding di Pengadilan Tipikor Jakarta tak lagi perawan. Jaring mereka akhirnya terkoyak setelah sekian lama tak ada satu pun lawan yang kuasa membobolnya.

Selama ini KPK terlalu superior. Tak hanya di Jakarta, di pengadilan tipikor daerah pun teramat perkasa. Baru dua kali mereka kalah dari terdakwa, yaitu di Bandung dan Pekanbaru.

Benar bahwa vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin baru putusan tingkat pertama. Putusan itu belum final dan KPK masih punya hak hukum untuk mengajukan banding. Mereka juga masih bisa mengajukan kasasi dan peninjauan kembali jika putusan berikutnya nanti tak sesuai harapan.

Namun, putusan majelis hakim membebaskan Sofyan Basir bisa menjadi pijakan untuk mempertanyakan kinerja KPK yang selama ini dianggap bekerja tanpa cacat. Dengan segudang kewenangan dan seabrek hak-hak istimewa, KPK kerap dikesankan sebagai lembaga dengan prestasi luar biasa. Itulah yang bisa jadi membuat mereka lupa diri sehingga mengabaikan kehati-hatian dan kecermatan dalam menangani perkara.

Sudah cukup lama sebenarnya publik mencoba mengusik KPK yang cenderung terlena oleh kenikmatan glorifikasi. Berulang kali publik mempersoalkan langkah KPK yang tergesa-gesa menetapkan tersangka tanpa ada bukti-bukti kuat. Tak jarang pula masyarakat mempermasalahkan kenapa KPK menyandera tersangka bertahun-tahun tanpa kepastian kapan kasusnya akan dibawa ke pengadilan.

Sekali lagi, meski baru merupakan putusan tingkat pertama, vonis majelis hakim membebaskan Sofyan Basyir menguatkan asumsi bahwa memang ada celah kekeliruan di tubuh KPK. Celakanya, celah-celah itu terus dibiarkan karena mereka telanjur terlalu percaya diri dan merasa benar sendiri.

Putusan majelis hakim membebaskan Sofyan Basir memberikan pelajaran sangat berharga bagi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Hal itu sekaligus menjadi penegas bahwa KPK bukanlah malaikat yang tak bisa berbuat khilaf. Komisioner dan penyidik KPK bukan pula manusia-manusia setengah dewa yang luput dari alpa, melainkan manusia-manusia biasa yang bisa berbuat salah.

Di kala korupsi tetap menjadi musuh yang paling membahayakan masa depan negeri ini, KPK jelas masih kita butuhkan. Akan tetapi, kita perlu KPK yang betul-betul profesional sebagai penegak hukum pemberantas korupsi.

Kita memerlukan KPK yang taat asas, bukan KPK yang gemar main libas. Pada konteks itulah rasanya pas ada dewan pengawas seperti yang digariskan di UU KPK yang baru.

Kita tentu tidak mau ada terdakwa korupsi yang bebas dari jerat hukum, tetapi kita juga tak ingin KPK asal-asalan menjadikan seseorang sebagai pesakitan. Bebasnya Sofyan Basir merupakan peringatan jelas dan tegas buat KPK untuk berubah.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.