Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Kerja Cepat Kabinet Baru

23/10/2019 05:05

EPISODE pemanggilan calon-calon menteri Kabinet Kerja jilid II ke Istana Kepresidenan yang selama dua hari kemarin cukup menyedot perhatian publik akan berakhir pagi ini. Sesuai rencana, hari ini Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi pembantu dia di pemerintahan periode keduanya ini.

Kalau melihat dari sosok-sosok yang datang ke Istana dalam dua hari terakhir, ada nama-nama mengejutkan, tapi banyak pula yang tidak mengejutkan. Banyak muka baru, tapi muka-muka lama masih tampak dominan. Banyak yang masih berusia muda, tapi yang sudah sepuh pun tak kalah banyak.

Makna dari komposisi baru-lama atau muda-tua itu bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana publik menafsirkannya. Efektif atau tidaknya, tergantung bagaimana Presiden dapat menempatkan orang-orang yang kemarin kompak mendatangi istana dengan berkemeja putih itu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka.

Poin pentingnya ialah apa pun keputusan Presiden hari ini tak perlu dijadikan polemik lagi. Bahkan, keputusan Jokowi untuk mengakomodasi perwakilan dari partai politik yang tidak mengusungnya saat Pemilu 2019 tidak semestinya kita persoalkan lagi. Lagi-lagi harus kita tegaskan, urusan pilih-memilih menteri merupakan hak prerogatif sekaligus eksklusif seorang presiden.

Artinya, penyusunan kabinet kali ini sepatutnya bisa mengakhiri semua bentuk spekulasi mengenai perebutan kursi menteri, baik dari sisi komposisi antara parpol, akademisi, dan profesional maupun komposisi antara tua dan muda (milenial). Kita berharap saja para pembantu yang dipilih Presiden ialah mereka yang benar-benar membantu, bukan malah mengganggu kerja.

Mulai hari ini fokus perhatian publik mestinya lebih diarahkan untuk mengawal kinerja kabinet ke depan. Itu penting karena inilah gerbong yang sudah dipilih Presiden untuk mengawali kerja keras dan kerja cepat meraih mimpi Indonesia menjadi negara maju pada 2045, seperti yang diucapkan Jokowi pada pidato seusai pelantikan, Minggu (20/10).

Dalam pidato itu juga Presiden Jokowi menyebut ada lima program prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kita ingin menteri-menteri yang telah terpilih dapat menjadi garda paling depan untuk merealisasikan program-program tersebut. Tak masalah dia dari latar belakang apa, apakah dari representasi parpol ataupun profesional, yang pasti dia mesti mampu mencapai key performance index (KPI) yang telah ditetapkan Presiden. Dalam bahasa Jokowi yang lebih mudah, mereka mesti menjadi pemimpin birokrasi kementerian yang tak cuma pandai melemparkan program, tapi sekaligus juga menjamin agar manfaat program itu dirasakan masyarakat.

Presiden sudah menjanjikan, menteri, pejabat, dan birokrat yang tidak sejalan, tak loyal, yang tidak serius bekerja, yang tak bisa menjamin tercapainya tujuan program pembangunan, tidak akan diberi ampun. Bila perlu, bahkan akan langsung dicopot.

Orkestra kabinet memang harus dijaga. Harmonisasi mesti dirawat. Ketika semua berkomitmen untuk berlari, tak boleh ada yang melambatkan jalan, apalagi berhenti. Ketika semua komit memegang loyalitas, tak elok bila yang melenceng tetap dibiarkan dalam gerbong. Karena itu, janji ketegasan Jokowi mesti kita pegang.

 



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.