TINGGAL tiga hari lagi untuk kita sampai pada pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Di masa ini tentunya kesiapan negara sudah harus 100%.
Kesiapan ini pula yang ditunjukkan dari kedatangan para pimpinan MPR ke Istana Merdeka, kemarin. Kesepuluh pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan kepada presiden terpilih Joko Widodo.
Presiden kemudian meminta pelantikan diselenggarakan sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara. Masih soal acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan pelantikan akan berkonsep pesta rakyat.
Kesederhanaan dan pesta rakyat memang menampilkan wajah humanis sebuah upacara resmi negara. Ini boleh diapresiasi. Sudah bukan zamannya lembaga-lembaga tinggi negara menampilkan seremonial yang bagai di istana gading.
Meski begitu, kekhidmatan semestinya juga berangkat dari kerakyatan yang lebih esensial. Hal itu tidak lain ada pada demokrasi dan beragam bentuk ekspresinya.
Saat menjelang pelantikan kali ini, suara ekspresi demokrasi muncul dari rencana demo oleh kalangan mahasiswa. Bagaimanapun suara-suara negatif dan ketakutan yang berkembang, demo tetap patut dihargai.
Tentu kita juga harus belajar dari demo yang beberapa waktu pecah dan berubah menjadi kerusuhan. Tentu pula Badan Intelijen Negara dan kepolisian harus menelusuri segala informasi yang mengancam keamanan acara. Meski begitu, tetap tidak ada alasan untuk melarang ekspresi demokrasi yang memang dilindungi konstitusi kita ini.
Kedewasaan dalam menghadapi demo itu sudah ditunjukkan Presiden Jokowi. Ia memastikan bahwa demo tidak dilarang.
Maka, sikap yang sama pula kita harapkan ditunjukkan pimpinan MPR dan kepolisian. Akan tetapi, anjuran untuk tidak melakukan demo dengan alasan citra negara di mata internasional, sudahkah tepat, tidaklah mengada-ada.
Benar bahwa sebagaimana kita lihat di negara-negara maju, demo sudah menjadi bagian kehidupan bernegara. Malah adanya demo yang dapat berjalan tertib ialah bukti nyata kesehatan berdemokrasi.
Kekhawatiran akan demo mengiringi pelantikan pada satu sisi bisa dinilai sebagai ketidakdewasaan. Namun, pada sisi lain, bila melihat demo berujung kericuhan belakangan ini, kekhawatiran itu cukup beralasan.
Apalagi, pelantikan kali ini juga dihadiri sejumlah petinggi negara sahabat.
Karena itulah, kita juga mengimbau berbagai kelompok masyarakat yang hendak berdemo untuk juga menjunjung ketertiban umum. Menjadi tanggung jawab pendemo pula untuk menjaga agar kelompoknya tidak tersusupi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan kotor.
Tidak dapat disalahkan jika narasi buruk dialamatkan kepada pendemo akibat aksi yang kerap berubah menjadi kericuhan. Para pendemo juga harus menunjukkan kelas intelektualitas dengan kemampuan pengorganisasian kelompok dengan baik.
