Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERISTIWA penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Wiranto yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, membuat banyak pihak terkejut. Terlebih ketika polisi menduga bahwa kedua pelaku terkait dengan jaringan terorisme.
Hal pertama yang mengusik ialah bagaimana seorang pejabat negara seperti itu mudahnya diserang secara fisik oleh orang di luar lingkungan tim sang pejabat. Kedua, informasi bahwa pejabat negara menjadi sasaran terorisme bukan sesuatu yang baru. Teroris selalu berusaha menjangkau pihak-pihak yang dianggap mewakili negara.
Dengan begitu, kewaspadaan aparat otomatis meningkat ketika mengamankan kegiatan pejabat negara. Nyatanya, pengamanan mudah dibobol. Sama sekali tidak ada petugas keamanan yang menyangka bahwa dua pelaku yang berdiri cukup dekat dari posisi Wiranto bakal menyerang.
Kita semakin terkejut saat dalam jangka waktu pendek pihak berwenang langsung mengetahui identitas pelaku utama dan afiliasinya terhadap jaringan terorisme di Bekasi. Bukan soal cepatnya pengungkapan identitas mereka, melainkan aparat keamanan selama ini sudah memantau pergerakan kelompok terorisme yang menaungi pelaku.
Abu Rara, sebutan si pelaku, merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansarud Daulah (JAD) di Bekasi. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Syahril Alamsyah alias Abu Rara terdeteksi sebelumnya merupakan anggota JAD Kediri hingga pindah ke Bogor. Namun, deteksi itu ternyata tidak bisa membantu mencegah serangan terhadap pejabat negara.
Kepala BIN menyatakan pola serangan yang dilakukan dengan sistem sel atau orang per orang membuat aparat kesulitan mendeteksi untuk pencegahan. Budi Gunawan lantas meminta bantuan masyarakat untuk mengenali bibit-bibit terorisme di sekitar lingkungan tempat tinggal.
Pertanyaannya, jika aparat saja tidak mampu mengenali sel terorisme saat mereka hendak menyerang di tempat terbuka, padahal pergerakannya sudah terdeteksi, bagaimana dengan orang awam? Apalagi, Wiranto baru-baru ini juga menjadi salah satu dari empat tokoh yang diancam dibunuh. Patut diduga ada kelengahan aparat yang membuka lebar pintu serangan para teroris.
Peristiwa penusukan terhadap Wiranto, kemarin, sekaligus mengingatkan kita bahwa radikalisme yang menjadi akar terorisme benar-benar nyata dan masih hadir di antara kita. Mereka akan terus-menerus menebar ketakutan melalui aksi kekerasan. Cara-cara itu lekat dengan orang-orang yang tidak segan memaksakan kehendak agar keinginan mereka terpenuhi.
Teroris menolak saluran demokrasi dan memilih jalan kekerasan karena landasan ideologi. Memaksakan kehendak dengan aksi kekerasan juga yang paling mudah dilakukan. Berbeda dengan berdemokrasi yang memerlukan kepatuhan menaati peraturan perundangan di bawah naungan konstitusi.
Dalam berdemokrasi perlu kepiawaian meyakinkan orang lain dengan menggugah kesadaran, bukan memancing ketakutan ataupun kemarahan. Berdemokrasi tidak hanya melulu meminta hak-hak kita dihormati, tetapi juga menghargai hak orang lain.
Teroris memilih menusuk dengan pisau untuk meraih tujuan, sedangkan pejuang demokrasi menusuk dengan gagasan.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved