KEDAULATAN presiden sesungguhnya sudah tegak sebelum masa pengangkatannya. Kedaulatan itu ialah ketika ia menyusun kabinet.
Sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Hak prerogatif presiden terhadap para pembantunya tersebut dapat kita pahami pula menyangkut pemilihan sosoknya.
Maka, sebagaimana yang berlangsung hingga hari ini, partai-partai politik pendukung presiden terpilih 2019-2024 fasih pula mengucapkan hak prerogatif itu. Sayangnya, fasih di bibir belum tentu sejurus dengan sikap.
Ada partai politik yang nyatanya gagal menjaga kedaulatan presiden dalam memilih para menterinya. Mereka melangkah lebih jauh daripada sekadar mengusulkan.
Kita bisa menangkap adanya intervensi ini dari ucapan tegas Presiden Jokowi. Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara Ke-6 Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9), Presiden menyatakan ogah direcoki soal penyusunan kabinet.
Ia bahkan menyatakan kepada pihak-pihak lain untuk tidak ikut campur.
Pernyataan tersebut dapat dimaklumi sebab sudah sejak bulan lalu ada partai-partai politik yang begitu getol mengirimkan CV ke Istana maupun menitipkan ke lingkaran dekat Presiden.
Dalam acara peresmian Senin itu pun Presiden mengaku selalu diberondong pertanyaan seputar menteri yang sudah dipilihnya. Ada pula yang tidak segan menanyakan apakah calon yang mereka usung masuk kabinet.
Tentu saja, partai politik pengusung presiden boleh memberikan usul. Wajar pula jika mereka berharap jatah kursi dalam kabinet. Namun, sikap mendesakkan calon justru merupakan bentuk arogansi kalau tidak mau disebut oposan. Dengan sikap seperti itu, mereka tidak memercayai pilihan Presiden.
Mereka juga ibarat mengerdilkan misi besar dari pemenangan presiden itu sendiri. Bukankah kemenangan tidak berhenti pada menjabatnya presiden? Justru, kemenangan sesungguhnya ada pada keberhasilan program-program yang sudah dijanjikan di pemilu.
Maka, di situlah letak krusialnya seorang presiden memilih sendiri para menterinya. Keyakinan presiden terhadap menteri tersebut amatlah berpengaruh pada keberhasilan program yang diusung.
Karena itu, pernyataan tegas Presiden Jokowi mesti menjadi penyadar bagi para parpol arogan. Sudah semestinya mereka menunjukkan sikap partai politik pendukung sejati, dengan benar-benar tidak mendesakkan calon dan bahkan tidak menagih-nagih jatah kursi menteri.
Lebih dari itu tentunya berharap Presiden Jokowi dapat mempertahankan ketegasan dalam membentuk kabinet. Begitu pula dalam mewujudkan formasi 45% menteri dari partai politik dan 55% menteri dari kalangan profesional.
Sebagaimana yang sudah ada selama ini, paduan porsi menteri parpol dan profesional tersebut menjadi kunci keberhasilan kinerja kabinet.
