Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEDAULATAN presiden sesungguhnya sudah tegak sebelum masa pengangkatannya. Kedaulatan itu ialah ketika ia menyusun kabinet.
Sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Hak prerogatif presiden terhadap para pembantunya tersebut dapat kita pahami pula menyangkut pemilihan sosoknya.
Maka, sebagaimana yang berlangsung hingga hari ini, partai-partai politik pendukung presiden terpilih 2019-2024 fasih pula mengucapkan hak prerogatif itu. Sayangnya, fasih di bibir belum tentu sejurus dengan sikap.
Ada partai politik yang nyatanya gagal menjaga kedaulatan presiden dalam memilih para menterinya. Mereka melangkah lebih jauh daripada sekadar mengusulkan.
Kita bisa menangkap adanya intervensi ini dari ucapan tegas Presiden Jokowi. Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara Ke-6 Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9), Presiden menyatakan ogah direcoki soal penyusunan kabinet.
Ia bahkan menyatakan kepada pihak-pihak lain untuk tidak ikut campur.
Pernyataan tersebut dapat dimaklumi sebab sudah sejak bulan lalu ada partai-partai politik yang begitu getol mengirimkan CV ke Istana maupun menitipkan ke lingkaran dekat Presiden.
Dalam acara peresmian Senin itu pun Presiden mengaku selalu diberondong pertanyaan seputar menteri yang sudah dipilihnya. Ada pula yang tidak segan menanyakan apakah calon yang mereka usung masuk kabinet.
Tentu saja, partai politik pengusung presiden boleh memberikan usul. Wajar pula jika mereka berharap jatah kursi dalam kabinet. Namun, sikap mendesakkan calon justru merupakan bentuk arogansi kalau tidak mau disebut oposan. Dengan sikap seperti itu, mereka tidak memercayai pilihan Presiden.
Mereka juga ibarat mengerdilkan misi besar dari pemenangan presiden itu sendiri. Bukankah kemenangan tidak berhenti pada menjabatnya presiden? Justru, kemenangan sesungguhnya ada pada keberhasilan program-program yang sudah dijanjikan di pemilu.
Maka, di situlah letak krusialnya seorang presiden memilih sendiri para menterinya. Keyakinan presiden terhadap menteri tersebut amatlah berpengaruh pada keberhasilan program yang diusung.
Karena itu, pernyataan tegas Presiden Jokowi mesti menjadi penyadar bagi para parpol arogan. Sudah semestinya mereka menunjukkan sikap partai politik pendukung sejati, dengan benar-benar tidak mendesakkan calon dan bahkan tidak menagih-nagih jatah kursi menteri.
Lebih dari itu tentunya berharap Presiden Jokowi dapat mempertahankan ketegasan dalam membentuk kabinet. Begitu pula dalam mewujudkan formasi 45% menteri dari partai politik dan 55% menteri dari kalangan profesional.
Sebagaimana yang sudah ada selama ini, paduan porsi menteri parpol dan profesional tersebut menjadi kunci keberhasilan kinerja kabinet.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved