Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Hormati Prerogatif Penyusunan Kabinet

04/9/2019 05:00

KEDAULATAN presiden sesungguhnya sudah tegak sebelum masa pengangkatannya. Kedaulatan itu ialah ketika ia menyusun kabinet.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Hak prerogatif presiden terhadap para pembantunya tersebut dapat kita pahami pula menyangkut pemilihan sosoknya.

Maka, sebagaimana yang berlangsung hingga hari ini, partai-partai politik pendukung presiden terpilih 2019-2024 fasih pula mengucapkan hak prerogatif itu. Sayangnya, fasih di bibir belum tentu sejurus dengan sikap.

Ada partai politik yang nyatanya gagal menjaga kedaulatan presiden dalam memilih para menterinya. Mereka melangkah lebih jauh daripada sekadar mengusulkan.

Kita bisa menangkap adanya intervensi ini dari ucapan tegas Presiden Jokowi. Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara Ke-6 Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9), Presiden menyatakan ogah direcoki soal penyusunan kabinet.

Ia bahkan menyatakan kepada pihak-pihak lain untuk tidak ikut campur.

Pernyataan tersebut dapat dimaklumi sebab sudah sejak bulan lalu ada partai-partai politik yang begitu getol mengirimkan CV ke Istana maupun menitipkan ke lingkaran dekat Presiden.

Dalam acara peresmian Senin itu pun Presiden mengaku selalu diberondong pertanyaan seputar menteri yang sudah dipilihnya. Ada pula yang tidak segan menanyakan apakah calon yang mereka usung masuk kabinet.

Tentu saja, partai politik pengusung presiden boleh memberikan usul. Wajar pula jika mereka berharap jatah kursi dalam kabinet. Namun, sikap mendesakkan calon justru merupakan bentuk arogansi kalau tidak mau disebut oposan. Dengan sikap seperti itu, mereka tidak memercayai pilihan Presiden.

Mereka juga ibarat mengerdilkan misi besar dari pemenangan presiden itu sendiri. Bukankah kemenangan tidak berhenti pada menjabatnya presiden? Justru, kemenangan sesungguhnya ada pada keberhasilan program-program yang sudah dijanjikan di pemilu.

Maka, di situlah letak krusialnya seorang presiden memilih sendiri para menterinya. Keyakinan presiden terhadap menteri tersebut amatlah berpengaruh pada keberhasilan program yang diusung.

Karena itu, pernyataan tegas Presiden Jokowi mesti menjadi penyadar bagi para parpol arogan. Sudah semestinya mereka menunjukkan sikap partai politik pendukung sejati, dengan benar-benar tidak mendesakkan calon dan bahkan tidak menagih-nagih jatah kursi menteri.

Lebih dari itu tentunya berharap Presiden Jokowi dapat mempertahankan ketegasan dalam membentuk kabinet. Begitu pula dalam mewujudkan formasi 45% menteri dari partai politik dan 55% menteri dari kalangan profesional.

Sebagaimana yang sudah ada selama ini, paduan porsi menteri parpol dan profesional tersebut menjadi kunci keberhasilan kinerja kabinet.



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik