Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Panglima dan Kapolri Berkantor di Papua

03/9/2019 05:00

KONDISI keamanan di Papua dan Papua Barat berangsur normal. Masyarakat kembali berakti­­vitas seperti biasa dan kegiatan per­ekonomian mulai pulih.

Meski begitu, situasi masih labil. Hanya dengan sedikit provokasi, sewaktu-waktu peristiwa serupa dapat timbul kembali.

Dalam setiap kekacauan, para penunggang gelap beraksi. Isu separatisme pun menguat. Bahkan, pihak asing dengan tidak tahu malu ikut terlibat memprovokasi warga. Hasilnya, emosi warga berkali-kali terpancing.

Setelah kasus tindakan rasialis ­terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan ­Malang mencuat, terhitung sedikitnya tiga kali peristiwa kerusuhan timbul di Papua dan Papua Barat.
Yang terbaru, aksi massa anarkistis terjadi pada Kamis, 29 Agustus lalu di Jayapura.

Hal yang paling mendesak kini ialah memulihkan kondisi keamanan. Maka, tepat keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkantor sementara di Papua. Bukan berarti untuk melawan kekerasan dengan kekerasan.

Panglima TNI dan Kapolri perlu memastikan negara hadir memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga Papua dan tidak tunduk kepada para pelanggar hukum.

Kita ketahui pula, penegakan hukum telah dilakukan tanpa diskriminasi. Pelaku rasialisme ditindak, separatisme dihalau, dan warga asing yang memprovokasi ditendang keluar dari Indonesia. Malah, negara mestinya berlaku lebih tegas dengan memasukkan para warga asing itu ke daftar hitam. Tidak boleh lagi masuk Indonesia.

Situasi di Papua dan Papua Barat memang tidak bisa ­dianggap enteng. Kerusuhan sewaktu-waktu masih bisa terjadi lagi. Tentu, dipicu provokasi dari pihak-pihak yang berusaha memetik keuntungan dari kekacauan di Papua. Yang perlu ditekankan, ribuan warga bisa jadi terprovokasi dan berlaku anarkistis, tetapi jutaan lainnya menginginkan suasana damai dalam naungan NKRI.

Di saat hukum ditegakkan, upaya dialog mesti berlanjut. Adalah fakta bahwa selama ini rakyat Bumi Cenderawasih cenderung terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Terbukti, hingga tahun ini predikat provinsi termiskin hampir selalu disandang Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019, Papua merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,53%, persentase terbesar di Indonesia. Ya, di tempat kedua ialah Papua Barat, yang berpenduduk mis­­­kin sebanyak 22,17%. Masih ada lagi, Nusa Tenggara Ti­­mur (NTT) di tempat ketiga dengan 21,09% penduduknya tergolong miskin.

Mari kita bandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Tahun ini, angka kemiskinan tercatat 9,41%, jauh di bawah persentase penduduk miskin di ketiga provinsi itu. Upaya pemerintah untuk menggeser pembangunan yang selama ini terlampau Jawasentris menjadi lebih ke timur sudah tepat. Meski begitu, perlu akselerasi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat di Indonesia Timur.

Begitu pula di Papua dan Papua Barat. Kita berharap pemerintah segera membangun fasilitas-fasilitas perekonomian seperti pabrik semen, pupuk, dan produksi sarana transportasi di wilayah Papua. Bukan sekadar rencana, apalagi hanya wacana. Lalu serap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

Namun, rencana-rencana pembangunan itu tidak ada gunanya bila kondisi wilayah setempat bergejolak. Keamanan merupakan syarat mutlak menapaki jalan menyejahterakan rakyat. Panglima TNI dan Kapolri berkantor di Papua untuk memastikan keamanan hadir.

Selanjutnya, kesejahteraan mampu menyingkirkan kecemburuan yang mengipasi ­separatisme. Semua berawal dari Tanah Papua yang aman dan damai.



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik