VISI Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan konsep Indonesia-sentris satu per satu terwujud dan akan diwujudkan. Tidak akan ada lagi Jawa-sentris atau bahkan Jakarta-sentris.
Setelah menerapkan kebijakan BBM satu harga, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di luar Jawa, wujud lain dari komitmen Indonesia-sentris ialah dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Langkah itu merupakan visi pembangunan bangsa yang berkeadilan, terutama untuk jangka panjang.
Pemindahan ibu kota ialah upaya untuk merealisasikan esensi penting dalam rangka pemerataan ekonomi dan menghapus kesenjangan serta dikotomi antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Rakyat di Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan daerah lainnya harus diberi kesempatan yang sama untuk maju dan mencicipi buah pembangunan.
Setelah begitu lama hanya bisa melihat Jawa terang benderang, makmur, dan berinfrastruktur lengkap, saatnya mereka mulai merasakan kenikmatan yang sama. Upaya memulai pekerjaan besar itu pun telah dimulai.
Sulit dimungkiri, langkah Presiden Jokowi lebih maju daripada para pendahulunya dalam upaya pemindahan ibu kota. Sejak zaman Presiden Soekarno, pemindahan ibu kota selalu digaungkan, tetapi kerap timbul dan tenggelam.
Kini, lokasi ibu kota baru telah dipilih, yang menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, kemarin, ialah Kalimantan Timur. Meski Jokowi menegaskan masih diperlukan satu-dua kajian lagi, upaya memindahkan ibu kota dari Jakarta semakin terang dan nyata.
Anggarannya pun telah diestimasi, yakni sekitar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun, dan uang negara yang akan digelontorkan hanya Rp93 triliun. Begitu pun dengan target pembangunan yang akan dimulai pada 2024, serta foto maket kawasan ibu kota baru juga telah tersebar luas.
Dengan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, letak Kaltim memang ideal karena mudah dijangkau dari wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, kelengkapan infrastrukturnya juga lebih memadai ketimbang pesaingnya, Kalimantan Tengah.
Kaltim dekat dengan dua bandara besar, yaitu Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda. Sudah ada pula akses tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer dan Pelabuhan Semayang Balikpapan.
Posisi Kaltim bisa pula menjadi salah satu bentuk simbol dan daya dukung bagi Indonesia Poros Maritim Dunia yang selalu digaungkan Presiden Jokowi. Lalu yang tidak kalah penting, aksesibilitas untuk masuk dan keluar mudah jika dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan sebuah ibu kota negara.
Ke depan, selain aspek teknis, pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan ikutannya. Ibu kota negara memang sebagai pusat pemerintahan tidak lagi menyatu dengan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.
Larang pembangunan sentra usaha dan bisnis di dekat ibu kota baru nanti. Selain untuk mengurangi potensi korupsi dan kolusi kekuasaan dengan bisnis dan ekonomi, ketegasan itu perlu untuk mencegah terjadinya jebakan urbanisasi yang selama ini menjadi penyakit kronis Jakarta.
Pertimbangkan pula bahwa pemindahan ibu kota tidak berarti hanya memindahkan kantor, tapi juga banyak orang. Para penghuni nanti tak hanya tinggal untuk bekerja, tapi juga menjalani hidup baru. Aspek sosial asimilasi masyarakat perlu dikaji karena minimal diperkirakan ada 800 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah.
Pekerjaan besar itu butuh konsensus dan komitmen politik dari seluruh bangsa ini, termasuk parlemen. Sejumlah landasan hukum mutlak dibangun sehingga pemindahan ibu kota nanti tak lantas hanya memindahkan masalah dari Jakarta.
