PELANTIKANNYA sebagai presiden untuk periode kedua masih dua bulan lebih, tetapi Joko Widodo telah merampungkan susunan kabinetnya. Jika dibandingkan dengan periode pertama pemerintahannya, susunan kabinet kali ini rampung lebih cepat.
Finalnya susunan kabinet bisa bermakna positif, baik secara politik maupun ekonomi bila ia segera diumumkan. Secara ekonomi, pasar yang menanti-nanti segera mendapat kepastian dan diharapkan bereaksi secara positif.
Secara politik, pengumuman kabinet yang segera akan mengurangi peluang mereka yang ingin merecoki komposisi kabinet yang sesungguhnya merupakan hak prerogatif sekaligus eksklusif seorang presiden.
Pun secara politik, tuntasnya penyusunan kabinet juga mengakhiri semua bentuk spekulasi mengenai perebutan kursi menteri jatah partai politik. Parpol harusnya menerima langkah Presiden yang telah meneguhkan kewenangan prerogatifnya dalam pembentukan kabinet.
Jika ada menteri dari kader parpol, itu tentu sebagai bentuk hasil kompromi untuk mengadopsi kekuatan politik yang ada. Kompromi itu merupakan langkah politis untuk menjamin stabilitas dukungan parlemen.
Jokowi tentu sudah memastikan kader-kader parpol yang dipilihnya ialah sosok yang cakap dan profesional di bidangnya. Yang terpenting, baik profesional maupun kader partai, mereka harus mampu menerjemahkan apa yang dimaksud presiden, kemudian membuat inovasi agar dapat dilaksanakan.
Bahkan lebih jauh lagi polemik urusan penambahan koalisi sudah tutup buku. Menurut Jokowi, 62% dukungan parpol koalisi yang telah mendukungnya dalam pilpres lalu sudah cukup. Tiada lagi keinginan untuk menambah koalisi dengan anggota baru.
Artinya, tidak akan ada kader parpol dari pendukung Prabowo Subianto- Sandiaga Uno yang akan duduk di kursi menteri, dan berdasarkan komposisi itu, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif.
Kabinet dan koalisi telah tuntas dibangun. Tentu perlu timbal balik. Jokowi-Ma'ruf Amin tidak ingin partai yang mendudukkan kadernya di kursi menteri genit dan mbalelo dalam mendukung kebijakan pemerintah. Semua parpol agar menempatkan garis dan tujuan koalisi secara benar, menjadi instrumen untuk membuat setiap kebijakan yang ditelurkan pemerintah lebih cepat sampai ke masyarakat.
Jokowi memastikan jumlah kementerian dalam kabinet periode kedua nanti tetap sama dengan periode pertama, yakni 34 orang. Susunan menteri itu akan lebih banyak diisi kalangan profesional ketimbang dari parpol dengan porsi 55%-45%.
Jokowi juga menyebut bakal ada kementerian baru yang merupakan penggabungan dari sejumlah kementerian sebelumnya. Salah satunya kementerian investasi, yang akan berkonsentrasi di bidang digital dan industri kreatif.
Satu lagi efek kejut khas Jokowi yang akan diterapkan dalam penyusunan kabinet barunya, yakni janji adanya menteri yang berusia muda, di bawah 35 tahun. Hemat kita, siapa pun menterinya, asal mereka mampu dengan matang mengelola kementeriannya, tidak apa-apa.
Yang tak kalah penting, bila susunan kabinet segera diumumkan, para menteri terpilih bisa merancang program kerja sambil menunggu pelantikan. Jokowi pun bisa segera memberi penugasan dengan target terukur. Setelah itu, begitu dilantik, mereka bisa tancap gas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Jokowi menggambarkan kabinet baru ini dengan kata 'kecepatan'. Kita berharap kabinet bisa cepat bekerja mengatasi segala ketertinggalan negara ini demi mencapai kesejahteraan rakyat.
