Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pendiri telah berkonsensus bahwa pijakan ideologi yang dipegang teguh bangsa Indonesia ialah Pancasila. Pancasila menjadi dasar hidup yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia meskipun berbeda latar belakang, adat istiadat, agama, budaya, serta suku.
Tidak ada alternatif lain sebagai perekat bangsa dengan masyarakat yang beragam ini selain Pancasila. Pancasila satu-satunya ideologi yang harus diestafetkan dari generasi ke generasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suluh Pancasila inilah yang juga menjadi roh dalam pidato Visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo. Dalam kerangka ideologi Pancasila, Jokowi menegaskan setiap anak bangsa harus hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan.
Sikap intoleran ialah pangkal perpecahan. Penolakan terhadap keberagaman dan perbedaan ibarat bom waktu yang kapan pun siap meledak memorak-porandakan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Jokowi menyerukan kepada kita untuk hidup bersatu, rukun, dan penuh persaudaraan. "Rukun itu indah. Bersatu itu indah. Bersaudara itu indah," ucap Jokowi.
Dalam hal ini, Jokowi hendak menegaskan jangan sampai ada upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Upaya mengganti ideologi Pancasila pasti akan memecah belah bangsa majemuk ini. Mereka yang menolak Pancasila minggir saja dari Indonesia. Tidak ada toleransi secuil pun bagi mereka yang menolak Pancasila.
Di bawah naungan Pancasila, Indonesia milik bersama yang untuk memajukannya membutuhkan tetesan keringat setiap warganya. Tidak ada golongan yang merasa paling berperan. Tidak perlu ada dikotomi mayoritas dan minoritas. Semua punya peran dan tanggung jawab setara untuk bangsa dan negara. Majunya sebuah negara tidak lain karena peran seluruh anak bangsa.
Akan tetapi, kemajuan sebuah bangsa bisa dicapai hanya oleh sumber daya berkulitas. Oleh karena itu, di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi mengedepankan peningkatan kualitas SDM. Dalam konteks ideologi, penting pula menanamkan Pancasila ke dalam hati dan pikiran setiap manusia Indonesia.
Tentu tidak mudah mewujudkan semua itu dalam konteks kekinian yang berubah cepat. Butuh aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang adaptif, produktif, dan inovatif untuk menghadapi berbagai kondisi masyarakat dan perubahan zaman. Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari semenjak Pancasila digali Bung Karno.
Perubahan struktur sosial di masyarakat serta perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dampak buruk bagi masyarakat. Di sinilah peran pemangku kebijakan untuk bisa menginterpretasikan Pancasila sesuai dengan zamannya.
Jangan sampai bangsa ini kembali terpuruk hanya menjadikan Pancasila sebagai teks hafalan murid-murid di sekolah. Jangan sampai Pancasila menjadi alat indoktrinasi untuk memberangus lawan politik seperti di zaman Orde Baru. Metode semacam itu tidak hanya akan menghadirkan trauma, tetapi juga membuka celah untuk dirongrong ideologi lain.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved