Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini merupakan puncak peringatan hari ulang tahun Polri. HUT ke-73 Korps Bhayangkara yang tepatnya jatuh pada 1 Juli lalu itu terpaut setahun dengan usia Republik.
Di usia yang matang itu, baik prestasi maupun tugas besar Polri masih membentang. Itu menjadi ukuran kemajuan bangsa ini. Ukuran itu kita letakkan tidak hanya pada seberapa tangguh keamanan di dalam negeri, tetapi juga seberapa besar penegakan hukum tanpa pandang bulu ditunaikan.
Dampaknya tentu tidak sepele karena menyangkut ketertiban sosial masyarakat hingga berjalannya demokrasi dan arus investasi. Pertanyaannya, sejauh mana Polri memahami peran strategis tersebut? Seberapa mampu Polri menunaikannya? Sebagian jawaban itu bisa kita lihat jejaknya pada indeks kepercayaan masyarakat.
Februari lalu, survei MarkPlus Inc menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kepolisian mencapai 74,46% dan indeks kepercayaan jauh lebih tinggi lagi yakni 80,37%.
Survei dilakukan terhadap 34 polda dan 461 polres dengan 29.250 responden selama September-November 2018. Lembaga survei memastikan bahwa responden yang berusia di atas 18 tahun itu bersih dari keluarga Polri. Dengan demikian, bias kepentingan dapat diminimalkan.
Survei juga mengungkap tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap Polri terbentuk berkat empat hal, yaitu kultur, kinerja, media, dan isu terkini yang ditangani.
Meski begitu, polda dan polres yang memperoleh tingkat kepercayaan hingga 90% berada di luar Jawa. Bukan berarti polda dan polres di Jawa berkinerja dan berkultur lebih buruk. Lembaga survei itu menyatakan bahwa ekspektasi masyarakat di Jawa lebih tinggi sehingga cenderung lebih sulit dipuaskan. Itulah faktor penyebab perbedaan hasil survei di luar Jawa dan di Jawa.
Secara keseluruhan, tingkat kepercayaan itu modal besar bagi Polri untuk melangkah di era baru. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, Polri telah mewujudkan slogan sebagai mitra masyarakat sekaligus publik menjadi mitra terdepan dalam mewujudkan ketertiban umum.
Selama ini, pandangan di akar rumput mengakui pengungkapan sejumlah kasus narkoba maupun terorisme bermula dari informasi masyarakat. Itulah buah manis kepercayaan yang tinggi itu. Tahun ini hingga bulan lalu, berkat kerja sama yang manis antara Polri dan masyarakat, setidaknya 70 terduga teroris dapat diringkus.
Di sisi lain, tingkat kepercayaan tinggi terhadap Polri menuntut tanggung jawab yang tidak ringan. Ini yang semestinya ditunjukkan ketika menangani berbagai kasus besar maupun kecil. Sudah saatnya anggota Polri menanggalkan tabiat buruk yang membuat kecewa masyarakat.
Salah satu kasus besar itu terkait dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang mengakibatkan sembilan orang meninggal. Meskipun sudah mengungkap jenis peluru yang menewaskan beberapa orang, Polri masih kesulitan mengungkap siapa saja aktornya.
Kasus lain yang tidak sepele ialah catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bahwa Polri berada di peringkat pertama sebagai institusi yang kerap melakukan tindak penyiksaan. Kontras mencatat 643 peristiwa dugaan kekerasan dilakukan polisi dalam kurun setahun terakhir.
Tidak hanya itu, Polri juga masih dibayang-bayangi citra korupsi. Kasus dugaan korupsi anggota kepolisian yang sempat menyita perhatian publik antara lain korupsi simulator SIM, dugaan kepemilikan rekening gendut, dan kasus pencetakan sawah yang melibatkan anggota kepolisian.
Sudah sepantasnya di usia yang kian matang, Polri menuntaskan semua kasus terbengkalai sekaligus melakukan pembenahan serius di tubuhnya. Berlanjutnya catatan-catatan buruk ini tidak hanya menggerus kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi penghambat kemajuan.
Kita ingin Polri membayar lunas modal kepercayaan publik yang amat besar itu dengan ikhtiar keras terus-menerus seraya tidak berhenti memperbaiki diri. Selamat ulang tahun Polri.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved