Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Kabinet Ahli

14/5/2019 05:05

ZAKEN kabinet ialah keniscayaan jika sebuah pemerintahan hendak mengelola negara secara maksimal. Kabinet model itu pula yang kita harapkan dibangun presiden terpilih untuk merealisasikan visi-misi dan segudang janji selama memerintah hingga lima tahun ke depan.

 Zaken kabinet atau kabinet ahli ialah syarat yang tak bisa ditawar sebagai entitas yang menjalankan kebijakan negara. Ketika kabinet diisi orang-orang yang dipilih berbasiskan keahlian dan profesionalitas, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara pun akan lebih mudah terwujud.

 Zaken kabinet ialah model ideal yang telah menjadi kebutuhan. Ia pun telah pula menjadi tuntutan. Belakangan, sejumlah kalangan termasuk tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif meminta Joko Widodo yang diyakini memenangi piplres untuk betul-betul merekrut para profesional sebagai pembantunya di kabinet. Jokowi diharapkan superteliti memilih menteri sehingga pemerintahan di periode keduanya jauh lebih berdaya guna.

 Tuntutan pembentukan zaken kabinet wajar belaka. Namun, kita juga mesti memahami bahwa bukan berarti orang partai diharamkan untuk menjadi pembantu presiden. Berpolitik pada hakikatnya ialah mendapatkan kekuasaan sehingga amat wajar jika partai politik anggota koalisi mendapatkan jatah kursi di kabinet setelah memenangi pilpres.

 Mendikotomikan orang partai dan nonpartai untuk membangun zaken kabinet tidaklah tepat. Zaken kabinet memang harus mengutamakan para profesional, tetapi ia juga bisa dipilih dari kalangan partai politik. Tidak sedikit orang pintar, cerdik pandai, dan profesional hebat yang berasal dari partai politik.

 Membentuk kabinet tidak bisa hitam-putih. Tidak berarti semua kursi kabinet harus diperuntukkan nonpolitisi karena tidak sedikit pula politisi yang ahli. Yang paling penting ialah bagaimana memastikan para ahli dari kalangan partai itu meluruhkan seluruh kepentingan politiknya begitu dipercaya masuk kabinet. Mereka harus mengutamakan kepentingan presiden sebagai representasi kepentingan rakyat.

 Kita sepakat, amat sepakat dengan harapan, permintaan, saran, atau imbauan kepada Jokowi untuk membentuk kabinet ahli. Jokowi pun sebenarnya mulai merintis zaken kabinet setelah memenangi Pilpres 2014. Namun, harus kita akui, masih ada menteri usulan dari partai politik yang sebenarnya minim keahlian, tapi dipaksakan.

 Berpijak dari pengalaman, elok nian jika partai politik juga menunjukkan dukungan nyata bagi terbentuknya kabinet profesional. Sebagai anggota koalisi yang sudah berkeringat untuk memenangi kompetisi sehingga layak mendapatkan jatah kursi kabinet, elok nian jika mereka tak lagi memaksakan figur untuk dipilih presiden.

 Akan lebih baik jika partai politik mendasarkan usulan pada kompetensi seseorang, tidak asal-asalan yang penting bisa mengamankan kepentingan mereka. Akan lebih baik lagi jika mereka menyodorkan lebih dari satu orang sehingga presiden punya pilihan lebih.

 Setelah resmi ditetapkan sebagai presiden periode 2019-2024, Jokowi sangat dimungkinkan membentuk kabinet profesional. Dia bisa lebih bebas menunjuk orang-orang profesional untuk menduduki pos-pos tertentu, juga tak mengabaikan faktor keahlian dalam menyikapi usulan dari partai politik.

 Membentuk kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dialah yang paling tahu siapa yang pantas menjadi pembantunya untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, jangan ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun termasuk partai anggota koalisi.

 Di periode pertama, Jokowi telah memulai pekerjaan besar untuk memajukan Indonesia. Biarkan dia menuntaskan pekerjaan itu di periode kedua, dan tugas kita semua, termasuk koalisi, ialah memberikan dukungan dengan memberikannya keleluasaan membentuk kabinet.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.