Jalan Rusak, Warga Gununghalu Ancam Golput

WARGA Cilangari, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat
mengancam golput alias tidak akan mencoblos pada Pemilu mendatang.
Ancaman itu dipicu karena kondisi jalan di wilayahnya sangat
memprihatinkan.

Jika tak segera dilakukan perbaikan, mereka menyatakan tak
akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.

Warga Kampung Pasir Lemo, Desa Cilangari, H Rahmat menuturkan, ruas jalansepanjang 4 kilometer rusak dan menyisakan bebatuan dan tanah yang tak terlapisi aspal. Dengan kondisi itu, pengendara sepeda motor sering terjatuh pada musim hujan seperti sekarang.

"Jalan Poros Desa Tegalega Badogol berstatus jalan desa namun menjadi akses penghubung beberapa desa di Gununghalu. Bahkan menyambungkan akses ke Kecamatan Campaka Mulya, Kabupaten Cianjur," kata Rahmat, Kamis (4/12).

Ia mengaku, beberapa waktu lalu salah satu tim sukses calon presiden pernah datang ke Cilangari untuk meminta dukungan warga. Tapi warga tidak mau terbujuk rayuan, hanya meminta perbaikan jalan baru kemudian memberikan dukungan.

"Pokoknya, selama jalan tak diperbaiki warga sepakat tak akan datang ke
TPS," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Cilangari, Sabana mengungkapkan, pihaknya mendengar riak-riak warga yang berwacana tak akan datang ke TPS jika jalan tidak segera diperbaiki sebelum pencoblosan digelar.

"Di Desa Cilangari terdapat 7.260 hak pilih. Bila tidak segera dilakukan perbaikan, beberapa tokoh masyarakat sudah menyuarakan tak akan menggunakan hak pilihnya," aku dia.

Menurutnya, jalan poros ini merupakan jalur ekonomi. Bukan hanya oleh
warga tiga desa di Kecamatan Gununghalu, tapi juga warga Desa Sukasirna, Kecamatan Campaka Mulya, Kabupaten Cianjur.

"Warga Sirnajaya mengangkut material dan produk pertanian menggunakan akses jalan ini. Jadi memang, jalan ini vital untuk aktivitas ekonomi warga," ujarnya.

Sabana menjelaskan, Jalan Poros Desa Tegalega Badogo terakhir diaspal pada 2014 menggunakan dana desa. Pihak desa semula berencana akan melakukan perbaikan pada 2020 lalu namun batal, alasannya dana desa digunakan untuk penanganan dampak covid-19.

"Kami menerima dana desa sekitar Rp1,6 miliar. Rencananya sebagian dari dana tersebut digunakan untuk perbaikan jalan, namun terjadi pandemi, sehingga sekitar Rp800 juta dialihkan untuk penanganan dampak covid-19," ungkapnya. (SG)