Forum Santri Jawa Barat Mendorong Penguatan Moderasi Beragama

FORUM Santri Jawa Barat menggelar forum diskusi terarah (FGD) Penguatan Moderasi Beragama bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Mengambil tema Moderasi Beragama sebagai Penguatan Kehidupan Kebinekaan, acara itu digelar di Pondok Pesantren Nurul Iman, Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jumat (8/12)

Dalam sambutan tertulisnya, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan moderasi beragama bertujuan menyamakan cara pandang masyarakat terkait Perbedaan agama.

"Kami sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi para santri ini. Ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat memiliki cara pandang yang sama menyikapi perbedaan beragama, sehingga radikalisme dan ekstrimisme bisa dibendung," ujarnya, seperti dibacakan Kepala Biro Kesra Jawa Barat Faiz Rahman.

Menurut dia, pemahaman terkait moderasi beragama harus mulai ditanamkan sejak usia dini, seperti yang dilakukan kepada para santri. Kke depannya mereka akan menjadi katalisator yang memberikan solusi dari sebuah persoalan, khususnya terkait agama.

“Pemahaman moderasi beragama inilah cara pandang yang benar agar radikalisme dan ekstrimisme tidak terjadi di masyarakat,” pungkas Faiz.

Dalam forum ini sejumlah pembicara memberikan sumbang saran. Mereka terdiri dari Forkopimda Jabar, Kanwil Kemenag Jabar serta dari FKUB Jabar. Acara juga dihadiri perwakilan dari  Polda Jabar, Kodam  III/Siliwangi, Kejaksaan Tinggi, Kepala Kanwil Kemenag dan Tim Ahli FKUB Jabar, Ayi Yunus Rusyana. Kegiatan itu dipandu Iwan Nuryan, pegiat sosial yang juga Direktur LKkPH Neraca Bandung.

Sementara itu, Mohammad Puad Syafi'i, Ketua Forum Santri Jawa Barat  mengatakan bahwa kegiatan  ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk komitmen para santri Jabar dalam menciptakan suasana kondusif menghadapi tahun politik mendatang.

"Santri merupakan elemen penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu santri juga tercatat dalam sejarah sebagai salah satu elemen pejuang kemerdekaan," paparnya.

Menurut dia, acara ini menjadi momen yang luar biasa, momen yang bersejarah, bahwa santri  yang ada di Jawa Barat  sudah mendeklarasikan untuk hidup damai, hidup rukun, hidup penuh toleransi, dan hidup penuh moderasi.

Ia juga berharap kepada para santri lainnya dapat menyosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar senantiasa berbuat dan menjaga nama baik. Mereka dapat mencegah kemungkaran dengan pendekatan akhlakul karimah tanpa melakukan kekerasan.

Toleransi

Pada kesempatan yang sama, Mayor Infantri Benny Syafri, perwira di Kodam III/Siliwangi menyatakan moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama yang tidak ekstrem. Moderasi melibatkan dialog, kerja sama dan saling menghargai dengan tujuan menciptakan perdamaian dan kesatuan dalam kebhinekaan Indonesia.

"Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan. Moderasi menolak segala bentuk kekerasan atas dasar agama serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat," tandasnya.

Di sisi lain, perwakilan Polda Jabar Ajun Komisaris Besar Mohammad Rois menyatakan santri menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama di Jabar. "Selain itu santri juga harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri demi terciptanya kerukunan hidup beragama."

Tim Ahli FKUB Jawa Barat Ayi Yunus Rusyana mengungkap soal survei yang dilakukan BNPT dan BIN  yang menemukan bahwa 85% generasi milenial rentan terpapar paham radikal. Usia 17-24 tahun adalah target utama dalam perekrutan dan penyebaran ideologi terorisme.

"Penguatan moderasi beragama adalah upaya menjaga toleransi  dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya di Jawa Barat. Ini sekaligus sebagai upaya menangkal paham radikalisme dan ideologi terorisme," tandasnya.

Sementara itu, Ali Abdul Latif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat melihat Indonesia adalah negara yang kehidupan warganya dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai dengan amanat konstitusi.

"Indikator moderasi beragama di antaranya cinta Tanah Air dengan mengembalikan nilai-nilai konsensus berdirinya NKRI sebagai sebuah kesepakatan bersama," tambahnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga melihat pentingnya moderasi beragama. Untuk meningkatkan kehidupan beragama, perlu dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasif. Kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba, karena merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran.

"Saat ini Kejaksaan terus meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan dan penanganan konflik sosial secara intensif," tambahnya. (SG)