Berita Terbaru Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Mary Jane Tak Bisa Masuk Indonesia Lagi Seumur Hidup

Yusril juga menegaskan bahwa pemulangan Mary Jane tidak menghapuskan status hukum dia sebagai terpidana kasus narkoba. Pemerintah Indonesia ditegaskan tidak memberikan grasi.

Ini Penjelasan Yusril Ihza Mahendra tentang Dasar Hukum Pemindahan Mary Jane Veloso

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan atas pemindahan terpidana kasus narkotika Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

Menko Yusril Sebut Status Hukuman Mati Mary Jane Kemungkinan Diubah Presiden Filipina

Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Filipina, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., kemungkinan besar akan mengubah status hukuman mati Mary Jane Veloso,

Cerita Petinju Manny Pacquiao, 30 Menit Bertemu Mary Jane di LP Yogyakarta

PETINJU dunia asal Filipina, Manny Pacquiao pernah bertemu dengan Mary Janes Fiesta Veloso, terpidana mati kasus narkoba,

Apa Saja Syarat yang Membuat Pemerintah RI Pulangkan Narapidana Mary Jane ke Filipina

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Ditjen PAS Pastikan Mary Jane Masih Jalani Pidana di LP Yogyakarta

DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso masih menjalani pidana

Mary Jane Dipulangkan ke Filipina dalam Status Narapidana

Yusril menyebut Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia, kata dia, memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya

Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Filipina Harus Penuhi Syarat Pemindahan Napi

Yusril menyebut napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Respons Yusril soal Rencana DPR Bentuk Panja Pemasyarakatan

Yusril justru berterima kasih dengan rencana DPR membentuk panja. Diketahui, pembentukan panja tersebut menyeruak setelah tujuh narapidana narkotika di Rutan Salemba pada Selasa (12/11).

Menko Yusril Santai DPR Bentuk Panja Pemasyarakatan

Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra menanggapi dengan santai rencana DPR RI yang akan membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan

Yusril Janji Pemerintah Cari Jalan Keluar Atasi Overcapacity Lapas

Menko Yusril Ihza Mahendra mengakui persoalan overcapacity atau kelebihan muatan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah diatasi

Yusril Bahas Nasib Mary Jane Veloso dengan Dubes Filipina

Yusril mempertimbangkan opsi pemindahan narapidana untuk warga asing, yang disesuaikan dengan permintaan negara asalnya.

Yusril: Presiden Prabowo Ambil Jalan Tengah Soal Capim KPK

Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR

Yusril Janjikan Penyelesaian RUU Perampasan Aset ke Pimpinan KPK

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan pimpinan KPK membahas tentang tindak lanjut RUU Perampasan Aset.

Pemerintah Tunggu DPR untuk Bahas RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Hanya Komnas HAM yang Boleh Nilai Tragedi 98 Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM sudah menyatakan ada 18 pelanggaran HAM berat dan 5 sudah diadili.

Yusril Pelajari Polemik Pembentukan Pansel KPK Baru

Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.

Ditanya Soal Penyelesaian HAM Berat, Menteri HAM Natalius Pigai: Sabar dulu

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum bisa memberi tanggapan terkait rancangan dan target penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat

Komnas HAM Bantah Pernyataan Yusril soal Peristiwa 98' bukan Pelanggaran HAM

Komnas HAM membantah pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut peristiwa 98' bukan pelanggaran HAM berat. 

Amnesty International: Yusril Keliru dan Menyalahi Aturan

Usman menilai tak sepantasnya Yusril sebagai pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia.

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia