Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi dengan santai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang akan membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan. Ia menerima rencana itu dengan prasangka baik.
"Kita terima dengan satu persangka baik untuk perbaikan kita bersama dan telah sesuai dengan tugas dari DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11).
Yusril justru berterima kasih dengan rencana DPR membentuk panja. Diketahui, pembentukan panja tersebut menyeruak setelah tujuh narapidana narkotika di Rutan Salemba kabu pada Selasa (12/11).
Ia mengatakan bakal segera mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah pengamanan maupun pemeriksaan serta investigasi.
Bagi Yusril, masalah overcapacity sebuah LP di Indonesia merupakan masalah klise yang tidak mudah untuk diatasi. Sebanyak-banyaknya LP yang dibuat, ia menyebut kejahatan juga tidak akan pernah musnah. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan, terutama narkotika ini. Apakah memang kita harus mempertahankan ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika yang ada sekarang ini, yaitu baik pengedar maupun pemakai dua-duanya diberikan sanksi pidana?" tandasnya. (Tri/M-3)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.
PANITIA Kerja (panja) haji resmi dibentuk oleh Komisi VIII DPR RI. Adapun Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid disepakati menjadi ketua Panja tersebut.
FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, bergerak cepat (gercep) membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU ITE.
Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved