Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi dengan santai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang akan membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan. Ia menerima rencana itu dengan prasangka baik.
"Kita terima dengan satu persangka baik untuk perbaikan kita bersama dan telah sesuai dengan tugas dari DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11).
Yusril justru berterima kasih dengan rencana DPR membentuk panja. Diketahui, pembentukan panja tersebut menyeruak setelah tujuh narapidana narkotika di Rutan Salemba kabu pada Selasa (12/11).
Ia mengatakan bakal segera mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah pengamanan maupun pemeriksaan serta investigasi.
Bagi Yusril, masalah overcapacity sebuah LP di Indonesia merupakan masalah klise yang tidak mudah untuk diatasi. Sebanyak-banyaknya LP yang dibuat, ia menyebut kejahatan juga tidak akan pernah musnah. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan, terutama narkotika ini. Apakah memang kita harus mempertahankan ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika yang ada sekarang ini, yaitu baik pengedar maupun pemakai dua-duanya diberikan sanksi pidana?" tandasnya. (Tri/M-3)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.
PANITIA Kerja (panja) haji resmi dibentuk oleh Komisi VIII DPR RI. Adapun Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid disepakati menjadi ketua Panja tersebut.
FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, bergerak cepat (gercep) membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU ITE.
Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved