Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi dengan santai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang akan membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan. Ia menerima rencana itu dengan prasangka baik.
"Kita terima dengan satu persangka baik untuk perbaikan kita bersama dan telah sesuai dengan tugas dari DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11).
Yusril justru berterima kasih dengan rencana DPR membentuk panja. Diketahui, pembentukan panja tersebut menyeruak setelah tujuh narapidana narkotika di Rutan Salemba kabu pada Selasa (12/11).
Ia mengatakan bakal segera mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah pengamanan maupun pemeriksaan serta investigasi.
Bagi Yusril, masalah overcapacity sebuah LP di Indonesia merupakan masalah klise yang tidak mudah untuk diatasi. Sebanyak-banyaknya LP yang dibuat, ia menyebut kejahatan juga tidak akan pernah musnah. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan, terutama narkotika ini. Apakah memang kita harus mempertahankan ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika yang ada sekarang ini, yaitu baik pengedar maupun pemakai dua-duanya diberikan sanksi pidana?" tandasnya. (Tri/M-3)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.
PANITIA Kerja (panja) haji resmi dibentuk oleh Komisi VIII DPR RI. Adapun Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid disepakati menjadi ketua Panja tersebut.
FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, bergerak cepat (gercep) membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU ITE.
Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved