Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi dengan santai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang akan membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan. Ia menerima rencana itu dengan prasangka baik.
"Kita terima dengan satu persangka baik untuk perbaikan kita bersama dan telah sesuai dengan tugas dari DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11).
Yusril justru berterima kasih dengan rencana DPR membentuk panja. Diketahui, pembentukan panja tersebut menyeruak setelah tujuh narapidana narkotika di Rutan Salemba kabu pada Selasa (12/11).
Ia mengatakan bakal segera mengkoordinasikan masalah tersebut dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah pengamanan maupun pemeriksaan serta investigasi.
Bagi Yusril, masalah overcapacity sebuah LP di Indonesia merupakan masalah klise yang tidak mudah untuk diatasi. Sebanyak-banyaknya LP yang dibuat, ia menyebut kejahatan juga tidak akan pernah musnah. Dengan demikian, diperlukan langkah yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan, terutama narkotika ini. Apakah memang kita harus mempertahankan ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika yang ada sekarang ini, yaitu baik pengedar maupun pemakai dua-duanya diberikan sanksi pidana?" tandasnya. (Tri/M-3)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.
PANITIA Kerja (panja) haji resmi dibentuk oleh Komisi VIII DPR RI. Adapun Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid disepakati menjadi ketua Panja tersebut.
FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, bergerak cepat (gercep) membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU ITE.
Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved