Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
GURU Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menyebut hanya segelintir anggota Komisi I DPR yang paham tentang filosofi lahirnya UU TNI.
Yuddy mengatakan ketika berbicara tentang reformasi TNI dan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru disahkan, banyak anggota DPR melupakan sejarah. Ia memperhatikan hanya beberapa orang di Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR yang membahas RUU TNI yang memiliki pemahaman tentang sejarah UU TNI.
"Dengan segala hormat teman-teman saya di DPR, kalau saya perhatikan yang masuk Panja ini saya pikir, hanya 2-3 orang yang memahami proses dan sejarah reformasi nasional yang menghasilkan UU Nomor 34 Tahun 2004. Yang lain mungkin baru dan tidak memiliki kaitan historis kenapa ada UU TNI ini," kata Yuddy dalam diskusi virtual bertajuk "Plus Minus Revisi UU TNI", Minggu (23/3).
Yuddy menilai merevisi UU TNI tidak hanya perihal penempatan TNI aktif di lembaga sipil. Hal yang penting, kata ia, bagaimana filosofi lahirnya UU TNI sebagai momentum reformasi ABRI.
"Kalau kita melihat proses sejarah lahirnya UU TNI ini berangkat dari reformasi nasional 21 Mei 1998 yang sebagian besar yang ada di komisi I mungkin saat itu usianya baru SMP, SMA. Jadi tidak paham betul filosofinya apa dan bagaimana reformasi ABRI," katanya.
Lebih lanjut, Yuddy mengaku pembahasan tentang revisi UU TNI yang baru disahkan beberapa hari lalu akan terus bergulir. Pasalnya, ia mengatakan hasil revisi UU TNI akan terkait dengan proses dan prospek demokrasi Indonesia di masa depan.
"Sesungguhnya setinggi apapun kepercayaan kepada TNI namun ada harapan masyarakat yang lebih besar dibanding kepercayaan, yakni terkait harapan tegaknya demokrasi dan kesetaraan," katanya. (Faj/M-3)
Nurul juga mendesak agar pemerintah segera mengupayakan perlindungan dan mempercepat evakuasi lanjutan bagi warga negara Indonesia di Iran.
TNI AD akan merekrut 24 ribu tamtama untuk membentuk batalyon teritorial pembangunan.
Yuddy menilai merevisi UU TNI tidak hanya perihal penempatan TNI aktif di lembaga sipil. Hal yang penting, kata ia, bagaimana filosofi lahirnya UU TNI sebagai momentum reformasi ABRI.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menjelaskan sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, batas usia perwira TNI, termasuk Perwira Tinggi (Pati) hanya sampai dengan 58 tahun.
PANITIA Kerja (panja) haji resmi dibentuk oleh Komisi VIII DPR RI. Adapun Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid disepakati menjadi ketua Panja tersebut.
Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra menanggapi dengan santai rencana DPR RI yang akan membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan persoalan di lembaga pemasyarakatan
FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, bergerak cepat (gercep) membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU ITE.
Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved