TNI akan Bentuk Batalyon Pembangunan, DPR Ingatkan Fokus pada Kesiapan Tempur

ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menanggapi soal rencana TNI AD merekrut 24 ribu tamtama untuk membentuk batalyon teritorial pembangunan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyampaikan bahwa rencana perekrutan 24.000 calon tamtama dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yaitu pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Baca juga : Penempatan TNI di Kejaksaan Harus Sesuai Koridor Hukum dan Konstitusi

Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota.

Baca juga : Mantan Marinir Disebut Gabung Militer Rusia, Komisi I DPR Minta Cek Status Kewarganegaraan

Terkait rencana tersebut, Hasanuddin mengingatkan soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI. “Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” kata Hasanuddin melalui keterangannya, Kamis (12/6).

Hasanuddin mengingatkan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. Selain itu, doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.

Dalam konteks perang berlarut, Hasanuddin menjelaskan sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin. “Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” ungkapnya

Namun, ketika keadaan damai, Hasanuddin menekankan tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian. “Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” pungkasnya. (M-1)