DPR Minta TNI Jelaskan Dugaan Ancaman Siber oleh Ferry Irwandi

ANGGOTA Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Ia menilai klarifikasi diperlukan setelah TNI melakukan konsultasi dengan Polri mengenai dugaan ancaman terhadap pertahanan siber.

Permintaan itu disampaikan Hasanuddin menanggapi langkah Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen TNI Junnita Omboh Sembiring, yang sebelumnya berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Ferry Irwandi.

"Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (10/9). 

Baca juga : Polisi Tegaskan TNI tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Pencemaran Nama Baik

Politisi PDIP itu juga mengingatkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, pencemaran nama baik terhadap institusi tidak bisa diproses secara pidana.

Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE hanya berlaku bagi individu perseorangan yang merasa dirugikan, bukan lembaga pemerintah, korporasi, profesi, maupun jabatan.

Sebelumnya, Brigjen Junnita Omboh Sembiring mengaku menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi melalui hasil patroli siber. Temuan itu kemudian dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/9).

Baca juga : Koalisi Sipil Kecam Kriminalisasi Ferry Irwandi dan Teror kepada Direktur Imparsial

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat tinggi TNI, di antaranya Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, serta Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’ruf.

Semantara itu, Wakil Direktur Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menyatakan TNI tidak bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ferry Irwandi. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa objek laporan pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh individu, bukan institusi.

"Nah, terus kita sampaikan, menurut putusan MK, institusi tak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik," kata Fian dikutip dari Antara, Selasa (9/9). (P-4)