Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Keamanan Siber sebagai langkah penting dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak kasus anak di bawah umur yang terpapar konten digital melalui media sosial hingga gim daring yang mendorong mereka melakukan tindakan yang meresahkan.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan tersebut menegaskan kewajiban adanya izin orang tua bagi anak dalam menggunakan media sosial hingga usia 18 tahun.
“Sekarang tinggal bagaimana pengawasannya di lapangan. Apakah aturan tersebut benar-benar diterapkan dan diawasi dengan baik atau tidak,” ujar TB Hasanuddin, Rabu (19/11).
Terkait dengan pembahasan perlindungan dan keamanan siber di Komisi I DPR RI, ia menegaskan bahwa ruang lingkupnya lebih bersifat teknis. Komisi I membahas hal-hal seperti: Standar keamanan siber nasional, Mekanisme respons atas insiden siber, Penguatan kelembagaan siber, dan Kerja sama internasional dalam bidang keamanan siber.
Ia juga menilai pembatasan usia dan waktu penggunaan media sosial bagi anak memang penting, namun tantangan utamanya justru terletak pada efektivitas pengawasan.
“Pada akhirnya, peran orang tua serta sekolah atau guru sangat menentukan. Pengawasan aktivitas digital anak tidak bisa hanya dibebankan kepada negara. Edukasi dan kontrol dari lingkungan keluarga serta sekolah menjadi kunci,” tegasnya.
Menurutnya, RUU Perlindungan dan Keamanan Siber harus memastikan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, platform digital, orang tua, dan institusi pendidikan untuk melindungi anak dari risiko dunia digital yang semakin kompleks.
Dengan integrasi ini, ARIA menjanjikan perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai ancaman siber.
BSSN mencatat sejak 26 Oktober 2023 tercatat setidaknya terdapat 361 juta anomali traffic atau yang bisa dikatakan sebagai serangan siber ke Indonesia.
Indonesia masih menjadi sasaran empuk bagi serangan siber berupa pencurian data hingga ransomware (perangkat pemeras).
KEDAULATAN negara bukan hanya seputar garis demarkasi wilayah teritorial sebuah negara dengan negara tetangga.
Pesatnya perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat. Di sisi lain, itu juga membawa ancaman bagi siapa saja yang tidak berhati-hati.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan keberadaan bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park atau Bandara IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, membuat negara kecolongan
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Seorang komandan menjadi pengawas dan memberi arahan bagi prajurit di bawahnya. Tetapi justru terlibat kejahatan dalam kasus kematian Lucky.
Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved