Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan oleh Fraksi PDIP di DPR RI terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya baru pertama kali jadi anggota DPR, apakah di periode setiap ada pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya ada nggak?," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Gerindra Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
Ia menantang untuk pihak yang meragukan netralitas Polri untuk memberikan bukti. Habiburokhman menekankan isu netralitas tidak digaungkan berdasarkan asumsi.
Baca juga: Dipecat, Bobby Nasution: Terima Kasih PDIP
"Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang ada dasar hukumnya, nggak bisa dengan asumsi lantas kita paksakan ya," ujar dia.
Habiburokhman mencontohkan soal kabar pemasangan baliho salah satu capres dan cawapres oleh oknum anggota Polri. Kabar itu sejatinya berkembang menjadi berkaitan isu netralitas.
"Nanti kalau ada masalah terjadi pelanggaran misalnya jelas-jelas, yang tadi dibilang pemasangan baliho dan sebagainya apakah kita orang hukum bisa bicara dengan asumsi? Bisa gak gitu loh?," ucap Habiburokhman.
Baca juga: Menantu Jokowi Belum Kembalikan Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan, mengusulkan pembentukan panja netralitas Polri. Panja tersebut dinilai penting untuk menjaga komitmen anggota Polri tak berpolitik praktis. Hal itu penting ditegakkan menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kami mengusulkan saudara ketua, kita buat panja Pengawasan Netralitas Polri ya," kata Trimedya di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
(Z-9)
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut partainya dan Partai Gerindra seperti kakak dan adik.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah merespons logo terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggunakan gambar gajah dengan unsur warna merah dan hitam.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved