Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MELALUI surat yang diberikan DPC PDIP, Bobby Nasution resmi bukan kader PDIP lagi. Terkait hal itu Bobby Nasution mengucapkan terimakasih pada partai yang telah membawanya menjadi Wali Kota Medan itu.
Bobby Nasution mengaku menerima surat yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah kader PDI P lagi pada Senin (13/11/23) malam.
"Suratnya baru saya terima tadi malam dari PDIP," kata Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD kota Medan, Selasa (14/11/23).
Baca juga : PDI Perjuangan Pecat Bobby Nasution Karena Membelot
Saat ditanya tanggapannya setelah menerima surat dari PDIP, Bobby mengucapkan terima kasih pada partai yang telah membawanya sampai ke kursi Walikota Medan. Walaupun bukan lagi kader PDI Perjuangan dirinya berharap tetap mendapat support dari partai berlambang banteng itu.
"Tentunya terimakasih pada PDI Perjuangan yang smapai pada hari ini mensuport saya di Pemerintah Kota Medan, mudah-mudahan kedepannya terus mensuport untuk masyarakat," jelas Bobby.
Baca juga : Meski Dukung Prabowo-Gibran, Bobby Nasution Ingin Tetap Jadi Kader PDIP
Saat disinggung bagaimana dirinya menyikapi pelanggaran etik dan pengembalian KTA sesuai permintaan DPP PDIP, Bobby mengatakan bahwa dirinya datang ke gedung DPRD Medan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan membahas politik.
”Kalau tentang politik jawabannya sore. Tadi saya bersama Ketua DPRD Medan juga tidak ada membahas politik. Kita membahas kepentingan masyarakat Kota Medan,” tutupnya sembari berlalu meninggalkan wartawan.
Hal ini merupakan buntut dari dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang bersebrangan dengan partai yang dinaunginya PDI Perjuangan.
PDI P telah memberikan waktu pikir-pikir pada Bobby pandangan politiknya yang berbeda itu tapi hingga sampai batas waktu yang ditentukan Bobby tidak juga mengembalikan KTA-nya sebagai Kader PDI Perjuangan. (MGN/Z-4)
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Dewas KPK memanggil Kasatgas Rossa Purbo Bekti untuk mengklarifikasi aduan terkait tidak dipanggilnya Bobby Nasution dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved