Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MELALUI surat yang diberikan DPC PDIP, Bobby Nasution resmi bukan kader PDIP lagi. Terkait hal itu Bobby Nasution mengucapkan terimakasih pada partai yang telah membawanya menjadi Wali Kota Medan itu.
Bobby Nasution mengaku menerima surat yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah kader PDI P lagi pada Senin (13/11/23) malam.
"Suratnya baru saya terima tadi malam dari PDIP," kata Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD kota Medan, Selasa (14/11/23).
Baca juga : PDI Perjuangan Pecat Bobby Nasution Karena Membelot
Saat ditanya tanggapannya setelah menerima surat dari PDIP, Bobby mengucapkan terima kasih pada partai yang telah membawanya sampai ke kursi Walikota Medan. Walaupun bukan lagi kader PDI Perjuangan dirinya berharap tetap mendapat support dari partai berlambang banteng itu.
"Tentunya terimakasih pada PDI Perjuangan yang smapai pada hari ini mensuport saya di Pemerintah Kota Medan, mudah-mudahan kedepannya terus mensuport untuk masyarakat," jelas Bobby.
Baca juga : Meski Dukung Prabowo-Gibran, Bobby Nasution Ingin Tetap Jadi Kader PDIP
Saat disinggung bagaimana dirinya menyikapi pelanggaran etik dan pengembalian KTA sesuai permintaan DPP PDIP, Bobby mengatakan bahwa dirinya datang ke gedung DPRD Medan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan membahas politik.
”Kalau tentang politik jawabannya sore. Tadi saya bersama Ketua DPRD Medan juga tidak ada membahas politik. Kita membahas kepentingan masyarakat Kota Medan,” tutupnya sembari berlalu meninggalkan wartawan.
Hal ini merupakan buntut dari dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang bersebrangan dengan partai yang dinaunginya PDI Perjuangan.
PDI P telah memberikan waktu pikir-pikir pada Bobby pandangan politiknya yang berbeda itu tapi hingga sampai batas waktu yang ditentukan Bobby tidak juga mengembalikan KTA-nya sebagai Kader PDI Perjuangan. (MGN/Z-4)
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved