Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bentuk hukuman terpidana mati kasus narkoba internasional, Mary Jane Veloso akan diubah oleh pemerintah Filipina menjadi penjara seumur hidup.
“Seperti tadi sudah dikatakan oleh Wakil Menteri kehakiman Filipina bahwa secepat mungkin Presiden Filipina akan memproses permohonan pengampunan entah apa bentuknya kita belum tahu. Dengar-dengar katanya akan diubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup,” katanya di Gedung Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Jumat (6/12).
Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa grasi yang didapatkan tersebut bukan berasal dari pemerintah Indonesia melainkan pemerintah Filipina. Dikatakan bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini belum pernah memberi pengampunan hukum kepada terpidana kejahatan narkotika.
“Jadi walaupun nanti Mary jane itu diampuni, ya diampuni oleh Presiden Filipina bukan diampuni oleh Presiden Indonesia. Bagaimanapun kita konsisten tidak akan pernah memberikan pengampunan terhadap kasus-kasus narkotika yang berat seperti ini,” ujarnya.
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius memerangi narkoba. Menurutnya, transfer pemulangan narapidana Mary Jane akan menjadi salah satu bentuk diplomasi yang baik antarkedua negara.
“Jadi ini juga menjadi concern dari Pemerintah kita, karena kita sangat serius memerangi narkotika ini dan kita tidak pernah mengampuni kasus narkotika baik terhadap warga negara kita sendiri maupun terhadap warga negara asing,” ujar Yusril.
“Tapi kalau kedepan saya tidak tahu ya, mungkin kalau pemakai mungkin bisa diampuni tapi itu nantilah kalau sekarang belum ada pemikiran ke arah itu,” lanjutnya.
Saat ini, Yusril dan berbagai pihak terkait tengah mempersiapkan teknis pemulangan Mary Jane. Nantinya, Mary Jane yang sekarang berada di LP Provinsi Jogja akan dibawa terlebih dulu ke Jakarta sebelum pengulangan dilakukan lewat jalur udara ke Filipina.
“Mulai hari ini dan hari Senin, kami akan mengundang semua stakeholder yang terkait, Kejaksaan Agung, kemudian Kepolisian, kemudian Dirjen Pemasyarakatan, Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri akan meminta kepada Pemerintah Filipina kedutaan untuk menyiapkan SPLP semacam paspor bagi Mary jane untuk memenuhi prosedur imigrasi kita sebelum meninggalkan Bandara Jakarta nantinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Yusril telah bersepakatan dengan pemerintah Filipina untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke Filipina sebelum Natal. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat practical arrangement bersama dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina, Raul Vazquez.
“Kami telah mengadakan pertemuan singkat di ruang pertemuan di dalam dan tinggal hanya formalitas oleh karena draft dokumen yang kita sebut dengan practical arrangement tentang pemulangan atau pemindahan narapidana atas nama Mary Jane Veloso sudah selesai,” ujarnya. (Dev/M-3)
Yusril Ihza Mahendra telah bersepakatan dengan pemerintah Filipina untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso, akan pulang ke Filipina sebelum Natal.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemulangan terpidana mati kasus Bali Nine dan kasus narkoba Mary Jane sudah final.
Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus es gabus yang melibatkan aparat penegak hukum masuk dalam pembahasan kewenangan Polri.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus tindakan aparat terhadap penjual kue es gabus yang tengah viral.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved