Yusril Sebut Tak Ada Keuntungan Timbal Balik bagi Indonesia dari Pemulangan Mary Jane

MENTERI Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perjanjian dengan pemerintah Filipina soal pemulangan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso dalam rangka memperkuat diplomasi kedua negara. 

Pemerintah Indonesia, kata dia, tidak mendasarinya pada prinsip resiprokal atau tidak ada keuntungan atau syarat yang bersifat timbal balik. 

“Sampai hari ini belum ada (yang didapat) dari Filipina. Saya juga belum dapat data tentang apakah ada orang Indonesia dihukum mati di Filipina, jadi sampai saat ini tidak ada (permintaan) apa-apa ke Filipina, ini secara sukarela kami penuhi permohonan dari pemerintah Filipina dalam kasus Mary Jane,” kata Yusril usai menandatangani practical arrangement pada Jumat (6/12). 

Baca juga : Mary Jane Tak Bisa Masuk Indonesia Lagi Seumur Hidup

Mary Jane rencananya akan dipulangkan ke Filipina sebelum Natal. Perjanjian antara dua negara itu ditandai dengan penandatanganan surat practical arrangement antara Yusril bersama dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina, Raul Vazquez di Kantor Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta pada Jumat (6/12). 

Yusril menjelaskan bahwa ide untuk memulangkan Mary Jane pertama kali terjadi karena adanya negosiasi dari Presiden Filipina, Ferdinand Marcos kepada Presiden Prabowo Subianto saat momen pertemuan kedua kepala negara usai pelantikan presiden pada 20 Oktober lalu. 

“Presiden kita mempunyai keinginan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang sudah begitu lama tidak terselesaikan. Lalu Pak Menlu juga mengatakan bahwa setiap kali ketemu pemerintah Filipina selalu menanyakan soal ini seperti kita gak ada penyelesaian. Maka kami mencari satu jalan keluar mengatasi masalah ini,” ujar Yusril. 

Baca juga : Cerita Petinju Manny Pacquiao, 30 Menit Bertemu Mary Jane di LP Yogyakarta

Menurut Yusril, selain untuk memperkuat hubungan dua negara, salah satu dasar mengapa kebijakan pemulangan tahanan tersebut disepakati karena ia menilai Presiden Prabowo memiliki jiwa yang besar dan pemaaf sehingga masalah ini diminta untuk dituntaskan secara hukum. 

“Jadi pak Prabowo kan orangnya berjiwa besar, pemaaf, gak pendendam dengan orang. Dia mengatakan kenapa kita tidak bisa selesaikan masalah ini,” katanya. 

Yusril mengatakan meski Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pemindahan narapidana ke negara asal dalam UU pemasyarakatan, ia menekankan bahwa kebijakan pemulangan Mary Jane merupakan diskresi Presiden.

“Presiden punya kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti dan sebagainya, itu sudah ada step-step prosedurnya. Kami tahu bahwa UU Pemasyarakatan memang mengatakan harus diatur dan sampai sekarang belum ada tapi dilarang pun enggak, menyuruh juga enggak. Jadi karena itu ini sepenuhnya adalah diskresi dari Presiden,” kata Yusril.

Sehingga atas dasar itu lanjut Yusril, Presiden memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kebijakan pemulangan narapidana antar negara. (P-5)