Berita Terbaru Uud 1945 Hari Ini

Yuk, Cek Hak dan Kewajiban Warga Negara di Pasal 27 UUD 1945

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki dan harus dilaksanakan setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Percepatan Pembangunan Butuh Kepatuhan terhadap Amanah Konstitusi

Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara,

Tanpa Perlu Ubah UUD 1945, MPR akan Segera Terapkan PPHN

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah Amendemen

UUD 1945, sebagai hukum negara tertinggi di NKRI, sudah berapa kali mengalami amendemen atau perubahan. Amendemen memiliki tujuan yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Ini Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945

Di balik itu, ada sejarah dan pertimbangan yang matang dari tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dalam persiapan kemerdekaan.

Anggota MPR RI Ini Jelaskan Pentingnya 4 Pilar Kebangsaan 

Menurut Dian, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk masih perlu penguatan dalam penghayatan dan pengamalan yang terkandung dalam Pancasila 

Sikapi Konflik Rusia-Ukraina, Indonesia Harus Berpegang Pada Pembukaan UUD 1945 

"Paling penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pertikaian ini dapat ditempatkan dalam perspektif seimbang tanpa menafikan di situ ada faktor kemanusiaan yang harus kita junjung,"

Yusril Ihza Mahendra : Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Yusril Ihza Mahendra menyatakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 bertentangan degan konstitusi. Jika ingin dipaksakan maka harus melakukan amendemen UUD 1945.

Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945

PRESIDEN merupakan kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia. Tugas dan wewenang Presiden tercantum dalam UUD 1945.

Gus Yahya: Pembukaan UUD 1945 adalah Jiwa dari Visi Tata Dunia

Ia juga menyerukan agar para wisudawan dengan ilmu yang telah mereka peroleh menjadi pejuang-pejuang peradaban.

Pro-Kontra Amandemen UUD Pasca-masuknya PAN ke Koalisi Pemerintahan

Adi menilai pembahasan amandemen justru beresiko melenceng dari sekedar pembahasan penambahan kewenangan MPR terkait PPHN

Soal Amandemen, NasDem: Kami Harus Tahu Keinginan Rakyat

Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.

PDIP Ingin Amendemen UUD 1945 Fokus pada PPHN

PPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.

Ini Sikap PPP Soal Amendemen Kelima UUD 1945

Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.

Wacana Amandemen UUD Nongol Lagi, NasDem: Buka Kotak Pandora

WACANA amandemen terbatas UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora, sebab UUD 1945 tidak mengenal istilah perubahan terbatas kecuali dibatasi oleh kebijakan politik perumus UUD 1945.

Ketua DPD RI: Amendemen UUD 1945 Lahirkan Keadilan

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan alasan DPD mewacanakan dilakukannya amandemen ke-5 konstitusi sebagai koreksi atas amandemen sebelumnya. 

Mayoritas Publik Anggap Pancasila dan UUD 1945, Pantang Diubah

"Mayoritas rakyat menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah yang terbaik," tandasnya.  

Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR: Amanat UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

Wakil Ketua MUI: Kepedulian pada Bangsa Lain Bentuk Jalankan UU

Sikap pernyataan menolak penjajahan telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di dunia.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

Generasi (C)emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia