Berita Terbaru UUD 1945 Hari Ini

Ketua DPD RI: Persoalan di Daerah adalah Ketidakadilan dan Kemiskinan

LaNyalla mengungkapkan, dirinya telah membuat sebuah kesimpulan bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Ganjar Apresiasi Raja-Sultan se-Nusantara Deklarasikan Komitmen Kebangsaan

Sebanyak 264 raja, sultan, pemangku lembaga adat, serta tetua suku seluruh Nusantara yang hadir dalam perhelatan ini sepakat mendeklarasikan sikap dan komitmen menjaga NKRI, Pancasila dan UUD

Tugas dan Wewenang DPD serta Dasar Hukumnya

DPD sebagai alternatif baru bagi bentuk utusan daerah di MPR yang lebih mewakili kepentingan daerah.

Pengertian Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, ini Bedanya

Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dalam UUD 45 tampaknya ada kemiripan redaksi bahasa. Namun apakah pengertiannya sama atau berbeda? Berikut penjelasan rincinya.

Yuk, Cek Hak dan Kewajiban Warga Negara di Pasal 27 UUD 1945

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 berisi tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki dan harus dilaksanakan setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Percepatan Pembangunan Butuh Kepatuhan terhadap Amanah Konstitusi

Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara,

Tanpa Perlu Ubah UUD 1945, MPR akan Segera Terapkan PPHN

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah Amendemen

UUD 1945, sebagai hukum negara tertinggi di NKRI, sudah berapa kali mengalami amendemen atau perubahan. Amendemen memiliki tujuan yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Ini Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945

Di balik itu, ada sejarah dan pertimbangan yang matang dari tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dalam persiapan kemerdekaan.

Anggota MPR RI Ini Jelaskan Pentingnya 4 Pilar Kebangsaan 

Menurut Dian, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk masih perlu penguatan dalam penghayatan dan pengamalan yang terkandung dalam Pancasila 

Sikapi Konflik Rusia-Ukraina, Indonesia Harus Berpegang Pada Pembukaan UUD 1945 

"Paling penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pertikaian ini dapat ditempatkan dalam perspektif seimbang tanpa menafikan di situ ada faktor kemanusiaan yang harus kita junjung,"

Yusril Ihza Mahendra : Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Yusril Ihza Mahendra menyatakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 bertentangan degan konstitusi. Jika ingin dipaksakan maka harus melakukan amendemen UUD 1945.

Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945

PRESIDEN merupakan kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia. Tugas dan wewenang Presiden tercantum dalam UUD 1945.

Gus Yahya: Pembukaan UUD 1945 adalah Jiwa dari Visi Tata Dunia

Ia juga menyerukan agar para wisudawan dengan ilmu yang telah mereka peroleh menjadi pejuang-pejuang peradaban.

Pro-Kontra Amandemen UUD Pasca-masuknya PAN ke Koalisi Pemerintahan

Adi menilai pembahasan amandemen justru beresiko melenceng dari sekedar pembahasan penambahan kewenangan MPR terkait PPHN

Soal Amandemen, NasDem: Kami Harus Tahu Keinginan Rakyat

Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.

PDIP Ingin Amendemen UUD 1945 Fokus pada PPHN

PPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.

Ini Sikap PPP Soal Amendemen Kelima UUD 1945

Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.

Wacana Amandemen UUD Nongol Lagi, NasDem: Buka Kotak Pandora

WACANA amandemen terbatas UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora, sebab UUD 1945 tidak mengenal istilah perubahan terbatas kecuali dibatasi oleh kebijakan politik perumus UUD 1945.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia