Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KATIB Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan jiwa dari visi tentang tata dunia baru yang dicita-citakan masyarakat internasional.
"Dari isinya, Pembukaan UUD 1945 itu mencerminkan jiwa dari visi tentang tata dunia baru yang dicita-citakan masyarakat internasional,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberikan orasi di hadapan senat dalam acara Wisuda ke-9 IAIN Ternate, Kamis (30/9).
Menurut Gus Yahya, bangsa-bangsa dunia membuat konsensus untuk membangun tata dunia baru yang lebih stabil dan damai yang ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Juni 1945. Namun, jelasnya, tiga pekan sebelum lahirnya piagam itu, yaitu pada 1 Juni 1945 Soekarno sudah berpidato tentang Pancasila di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Baca juga: Institut Teknologi Del Berkomitmen Cetak Talenta AI Unggul
"Pidato itu memicu diskusi yang pada gilirannya melahirkan dokumen berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan jiwa dari visi tentang tata dunia baru yang dicita-citakan dunia. Ini luar biasa," ujarnya.
Dikatakan, pergulatan untuk menyempurnakan tata dunia baru dan membangun masa depan peradaban dunia masih terus berlangsung hingga kini. Gus Yahya mengimbau untuk terus terlibat dalam perjuangan ini hingga terwujudnya tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis berlandaskan penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia.
Ia juga menyerukan agar para wisudawan dengan ilmu yang telah mereka peroleh menjadi pejuang-pejuang peradaban. Sementara, pada tahun ini IAIN Ternate mewisuda lebih dari 400 mahasiswa dari 4 fakultas yang dimiliki. Hadir dan ikut memberi sambutan pada kesempatan itu Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. (RO/S-2)
FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari 56 perguruan tinggi se-Indonesia yang berdialog langsung dengan pelaku industri Malaysia.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara perguruan tinggi dan mitra industri untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan dinamika dan tuntutan dunia profesional.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat jejaring akademik lintas negara dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui sinergi antarinstitus.
Dekan FPsi UNJ, Gumgum Gumelar, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan dunia kerja dalam menyiapkan lulusan psikologi yang adaptif, kompeten.
Berdasarkan rilis resmi THE WUR 2026, UNJ menempati peringkat dunia 1501+ dengan skor keseluruhan 10,3–27,2
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved