Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGIAN Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sejarah lain yang terjadi di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu ialah kemunculan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Piagam Jakarta turut menjadi penyusun dalam isi pembukaan UUD 1945.
Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 sangat erat. Di balik itu, ada sejarah dan pertimbangan yang matang dari tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dalam persiapan kemerdekaan. Berikut ulasannya.
Menilik hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Piagam Jakarta terbentuk pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat jiwa-jiwa Pancasila dan rumusan awal Pancasila yang nanti menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Rancangan Preambule Hukum Dasar yang sudah disusun Panitia Sembilan selanjutnya dijadikan rancangan Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya memuat pula rancangan dasar negara Pancasila. Rancangan dasar negara Pancasila yang sesuai Piagam Jakarta memuat sila-sila berikut:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Selanjutnya, rancangan Preambule Hukum Dasar dan hal-hal lain dibawa Panitia Delapan ke sidang kedua BPUPKI dan sidang kedua keanggotaan BPUPKI. Berdasarkan kajian yang dilakukan Panitia Perancang UUD yang dibentuk Ketua BPUPKI dan diketuai Ir. Soekarno menghasilkan rancangan UUD sebagai berikut:
1. Rancangan teks proklamasi diambil dari alinea 1, 2 dan 3 rancangan Preambule hukum dasar (Piagam Jakarta) ditambah dengan yang lain sehingga merupakan teks proklamasi yang panjang.
2. Rancangan Pembukaan UUD 1945 diambil dari alinea 4 Rancangan Preambule Hukum Dasar (Piagam Jakarta).
3. Rancangan Batang Tubuh UUD.
Baca juga: Mengenal Teks Laporan Hasil Observasi, Struktur, dan Contoh
Rancangan ini lalu diterima dalam sidang pada 14 Juli 1945 setelah melalui perdebatan panjang. Teks Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 memuat rancangan dasar negara Pancasila disetujui. Pada 16 Juli 1945 rancangan Preambule Hukum Dasar yang kemudian dikenal sebagai rancangan Pembukaan UUD dan rancangan Batang Tubuh UUD disahkan BPUPKI.
Dalam perjalanannya, pascaproklamasi kemerdekaan RI disampaikan usulan mengenai penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila seperti yang termuat di Piagam Jakarta. Pengusulnya ialah Moh. Hatta sebelum sidang PPKI dimulai pada 18 Agustus 1945. Usul tersebut disetujui secara mufakat.
Dengan demikian, sila pertama yang semula tertulis, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," berubah menjadi, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara itu, kalimat pada sila-sila lain tidak ada yang berubah. (OL-14)
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
PERAYAAN Imlek kini tidak lagi sembunyi-sembunyi. Imlek bahkan sudah menjadi bagian dari perayaan hari besar dan tradisi budaya masyarakat Indonesia yang multipluralis.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
Bonnie Triyana meresmikan pameran revolusi di Jakarta yang menghadirkan narasi baru sejarah kemerdekaan lewat karya seni dan perspektif kemanusiaan.
DI tengah pesatnya transformasi digital saat ini, pergeseran juga terjadi di ruang narasi sejarah. Kondisi tersebut membuat narasi sejarah bertransformasi di ruang digital.
Sutradara Aldo Swastia menyebut tidak ada patokan pasti dalam menentukan batas antara fakta dan fiksi yang harus dikembangkan terutama dalam film bertema sejarah atau kepahlawanan.
Penilaian terhadap Pak Harto harus dilakukan dengan pendekatan akademik yang berimbang,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved