Polemik Gelar Pahlawan Soeharto Mesti Jadi Ruang Belajar Kolektif

KOORDINATOR Pusat Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Seluruh Indonesia Farhan Mubina, merespons polemik terkait rencana pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI HM Soeharto.

Menurut dia, penilaian terhadap Pak Harto harus dilakukan dengan pendekatan akademik yang berimbang, berbasis data, dan berani mengakui kompleksitas sejarah.

Ia menilai sosok Pak Harto tidak bisa dilakukan secara emosional, ideologis, atau hitam-putih. “Sejarah tidak sesederhana membagi antara ‘pahlawan’ dan ‘penjahat’. Soeharto adalah figur, yang di satu sisi membawa stabilitas, pembangunan, dan kemajuan ekonomi. Namun di sisi lain juga meninggalkan luka sosial dan politik yang mendalam bagi bangsa,” ujar Farhan, Minggu (9/11).

Baca juga : Istana: Rencana Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan sudah Sesuai Ketentuan

Mengakui sisi kelam kepemimpinan Soeharto, sambung dia, tidak seharusnya menghapus penghargaan terhadap jasa-jasanya. Pun kejujuran intelektual menuntut generasi muda untuk menilai sejarah secara utuh alias tidak dengan glorifikasi, namun juga tidak dengan kebencian.

“Sebagai generasi muda, saya tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM, represi politik, dan praktik korupsi yang terjadi di masa Orde Baru. Itu adalah bagian dari luka bangsa yang harus diingat. Namun, menafikan seluruh kontribusi Soeharto terhadap pembangunan nasional juga bentuk ketidakadilan sejarah,” katanya.

Berdasarkan data Bank Dunia (World Development Indicators, 1998), selama masa pemerintahan Soeharto (1966-1998), Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7% per tahun, dengan tingkat kemiskinan yang turun dari sekitar 60% pada awal 1970 menjadi 11% pada 1996. Selain itu, angka harapan hidup meningkat dari 47 tahun menjadi 66 tahun, dan rasio partisipasi sekolah dasar melonjak dari 69% menjadi 96%.

Baca juga : Hendri Satrio Sebut 80,7 Persen Masyarakat Setuju Pak Harto Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional

Farhan juga mengutip riset Thee Kian Wie (2003) yang mencatat bahwa pembangunan industri dasar, swasembada pangan, serta ekspansi pendidikan dasar di era Orde Baru menjadi fondasi utama bagi struktur ekonomi nasional modern.

“Ini bukan angka kecil. Soeharto adalah arsitek pembangunan yang berhasil mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan. Kita tidak dapat menulis sejarah ekonomi Indonesia tanpa menyebut namanya."

Farhan menegaskan bahwa pengakuan terhadap jasa tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab moral dan sejarah. Ia berpandangan, pemberian gelar pahlawan nasional harus dibarengi dengan kesadaran reflektif, bahwa di balik pembangunan besar terdapat korban yang juga perlu diingat.

“Mengakui jasa tidak berarti membenarkan kesalahan. Justru bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghargai kontribusi sambil tetap belajar dari masa lalu,” terang dia.

Menurut Farhan, langkah pemerintah yang melibatkan kajian multidisipliner dan partisipasi publik dalam menilai usulan gelar tersebut merupakan proses yang tepat. 

Penilaian yang dilakukan secara ilmiah dan transparan akan memperkuat legitimasi moral dari keputusan apa pun yang diambil.

Ia memandang bahwa Pak Harto layak dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional, bukan karena tanpa cela, melainkan karena dampak positifnya terhadap arah pembangunan dan stabilitas bangsa yang dirasakan hingga kini.

“Soeharto adalah bagian integral dari perjalanan bangsa ini, pahlawan dengan catatan sejarah yang kompleks. Ia bukan figur sempurna, tetapi jasa-jasanya terhadap bangsa tidak bisa dihapus oleh kesalahannya."

Farhan mengajak masyarakat, khususnya kalangan muda dan akademisi, untuk menjadikan perdebatan ini sebagai ruang belajar kolektif, bukan ajang saling meniadakan.

“Bangsa yang besar bukan bangsa yang memuja masa lalu, tetapi bangsa yang mampu menafsir ulang sejarahnya dengan jujur dan berkeadilan,” pungkasnya. (P-2)