Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PERINGATAN Hari Konstitusi Republik Indonesia harus jadi pengingat setiap anak bangsa akan pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan amanah UUD 1945 dalam upaya mengisi kemerdekaan.
"Percepatan proses pembangunan bisa terwujud, salah satunya harus didukung dengan
kepatuhan terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Termasuk apa yang diatur dan disepakati para pendahulu bangsa kita dalam konstitusi negara, UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat lewat keterangan tertulisnya, Kamis (18/8) dalam rangka memperingati Hari Konstitusi setiap 18 Agustus.
Peringatan Hari Konstitusi RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Hari Konstitusi adalah momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.
Menurut Lestari, kepastian hukum yang berlandaskan konstitusi negara dapat membangun kepercayaan setiap warga negara. Bahkan negara lain terhadap Indonesia
Bila di antara masyarakat dan negara terbangun kepercayaan yang tinggi, ujar Rerie, langkah bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini akan relatif lebih mudah.
Karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak setiap anak bangsa untuk selalu mematuhi apa yang telah diamanatkan konstitusi kita, dalam setiap upaya mengisi kemerdekaan.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam membuat berbagai kebijakan.
Jangan sampai, tegas Rerie, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah malah bertentangan dengan yang diamanahkan oleh UUD 1945, sehingga malah berakibat menghambat proses pembangunan.
Rerie sangat berharap setiap anak bangsa mampu memahami pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi kita, dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian mereka.
Agar, tegas Rerie, berbagai upaya yang kita lakukan dalam menjawab dampak krisis global di tanah air dapat berjalan secara sinergi, sehingga semangat pulih dan bangkit lebih kuat bisa segera terwujud sesuai cita-cita Kemerdekaan bangsa Indonesia. (OL-8)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved