Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERJUANGAN mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli untuk kemudian disempurnakan lewat adendum terus dilakukan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Data-data pun terus dilengkapi, termasuk dengan mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jl Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (16/12).
LaNyalla didampingi Anggota DPD Bustami Zainudin, Sekjen DPD Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin, dan para Kabiro DPD diterima langsung Kepala ANRI Imam Gunarto dan jajarannya.
"Kedatangan kami ke sini dalam dalam rangka pelurusan sejarah. Sesuai perjuangan kami mengembalikan konstitusi bangsa ini ke UUD 45. Kita sengaja hadir ke ANRI untuk melengkapi data pendukung naskah akademik yang kita buat," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan sudah lama berbicara tentang kembali ke UUD 45 naskah asli. Meski sudah punya data, ia merasa kurang afdal jika tidak melihat dokumen-dokumen asli.
"Makanya saya sengaja datang ke ANRI supaya bisa melihat bukti-bukti autentik perjalanan bangsa ini. Baik salinan, risalah rapat sidang BPUPKI, PPKI maupun pertemuan-pertemuan para tokoh perintis kemerdekaan. Dari situ kami bisa merasakan suasana kebatinan yang sebenarnya. Tentu selain sebagai data pelengkap, hal ini akan menambah kekuatan kami dalam berjuang," tuturnya.
Ditambahkan LaNyalla, DPD juga memerlukan data maupun dokumen yang berkaitan dengan proses amendemen konstitusi yang terjadi pada 1999 hingga 2002.
"Kita ingin tahu apa di benak para pelaku amendemen saat itu melalui risalah-risalah sidang di MPR, mengapa bisa mengubah total rumusan para pendiri bangsa menjadi konstitusi baru," tuturnya.
LaNyalla juga berharap mendapatkan dokumen proses lahirnya negara ini. Yaitu perpindahan kekuasaan dari para Raja dan Sultan Nusantara kepada RI. Sebab, lanjut dia, secara formal perpindahan kekuasaan saat Proklamasi, bukan dari penjajah ke Indonesia, tetapi dari kerajaan dan kesultanan Nusantara ke Republik ini.
Baca juga: KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi
"Kita perlu juga representasi dari raja Nusantara apakah ada atau tidak dokumen otentiknya. Kerajaan mana saja yang memindahkan kekuasaan ke Indonesia," imbuh dia.
Di sisi lain, LaNyalla juga menekankan pentingnya pengelolaan arsip sebagai sebuah memori perjalanan bangsa. Dengan terdokumentasi dan terarsip dengan baik, generasi bangsa akan melihat betapa berlikunya bangsa ini berdiri dengan segala dinamika dan tantangan dari masa ke masa.
Oleh karena pentingnya pengelolaan arsip bagi bangsa, ia berharap Kementerian Keuangan menambah anggaran kepada ANRI supaya otoritas yang diberi mandat oleh negara untuk menyimpan arsip nasional itu berjalan semakin baik.
Sementara Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan minimnya anggaran yang diterima. Untuk itu, ia meminta perhatian DPD agar hal tersebut bisa diteruskan ke kementerian terkait.
Menurut Imam, meski anggaran minim, pihaknya tetap berusaha menyimpan karya kolektif bangsa ini dengan sebisa dan sebaik mungkin supaya bangsa ini tidak kehilangan memori.
"Sangat disayangkan, banyak arsip yang tidak tertata baik. Bahkan kami sebut saat ini darurat arsip, darurat sejarah dan darurat memori. Terutama hal ini terjadi di daerah. Banyak daerah yang tidak memperhatikan soal kearsipan. Kami mohon DPD RI sebagai representasi daerah bisa mendorong mereka semakin peduli soal arsip," ucapnya.
Berkaitan dengan data yang dibutuhkan DPD RI untuk kelengkapan kembalikan UUD 1945, ANRI siap menyediakan bahan yang dibutuhkan.
"Dokumen apa saja yang dibutuhkan beritahu ke kami, nanti akan kami carikan. Nanti bisa bareng-bareng dipilah dan diriset," tukasnya. (RO/OL-16)
Lanyalla pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI-KPSI periode 2011-2013.
La Nyalla telah menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2022-2027. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI pada 2013-2015.
Menurut Robert, anjloknya prestasi sepak bola Indonesia saat ini karena diurus oleh orang-orang yang sama sekali tidak kompeten
KOMITE Pemilihan (KP) PSSI telah mengumumkan total 100 nama yang bakal menduduki kursi-kursi di Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023-2027
Ketua DPD RI itu menegaskan dana sokongan tersebut hanya diberikan tanpa syarat pada tahun pertama dirinya menjabat sebagai ketua umum PSSI 2023-2027.
Untuk meraih kursi ketua umum PSSI periode 2023-2027, La Nyalla harus bersaing dengan sejumlah nama, seperti Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, serta Doni Setiabudi.
PERJALANAN gambar idoep (sebutan tempo doeloe untuk film) Indonesia sudah dimulai sejak medio akhir 1926.
GUDANG penyimpanan kantor Kementerian Hukum dan HAM ludes kebakaran, Kamis (8/12/2022). Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 12.00 WIB.
DALAM melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, Sekretariat DPRD Kota Bogor, melakukan pemusnahan terhadap 1.411 arsip dari tahun 1996 - 2010.
Pentingnya untuk melakukan penataan arsip dan administrasi kependudukan secara menyeluruh
"Arsip nasional memburu dokumen apa pun yang diketahui dipindahkan tidak sesuai dengan aturan."
HUBUNGAN antara Indonesia dan Rusia memiliki sejarah yang kaya dan beragam dan diwarnai kerja sama yang erat dan saling menguntungkan di bidang kearsipan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved