Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ketua MPR mengklaim sudah mengkaji lebih dalam tentang amandemen UUD 1945.
ADANYA gugatan dan usulan pembatasan periodesasi jabatan ketua umum partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang mesti dihargai.
ANGGOTA DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya lembaga
ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.
Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.
Ajaran agama tidak pernah menyimpang dari Pancasila. Makanya, sebagai orangtua, perlu cermat memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anak,
Pemantapan nilai kebangsaan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku serta bertanggung jawab terhadap implementasi nilai-nilai kebangsaan.
Sejumlah serikat buruh mengujikan bahwa proses pengesahan dari Perppu Cipta Kerja ke UU ini telah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
RUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.
Generasi muda garda terdepan yang memikul tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam proses pembangunan ke arah yang lebih baik.
Dalam UUD 1945, terdapat sebuah pasal yang membahas tentang kebebasan beragama serta saling menghormati antarumat beragama.
“Perjuangan reformasi ialah menghilangkan sentralisasi kekuasaan pada satu lembaga, dan menegasikan lembaga yang lain, juga menghindari Power tends to corrupt."
PARA Aktivis Lintas Angkatan menganggap gerakan kembali ke UUD 45 yang asli adalah tidak tepat. Karena akan dipakai oleh elit politik yang ingin memperpanjang masa jabatan
Pelajar adalah kaum terdidik, sehingga memiliki tanggung jawab berpikir untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami bangsa ini, untuk kemudian menawarkan gagasan.
DPD RI memerlukan data maupun dokumen yang berkaitan dengan proses amendemen konstitusi yang terjadi pada 1999 hingga 2002.
Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa.
LaNyalla mengungkapkan, dirinya telah membuat sebuah kesimpulan bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.
Sebanyak 264 raja, sultan, pemangku lembaga adat, serta tetua suku seluruh Nusantara yang hadir dalam perhelatan ini sepakat mendeklarasikan sikap dan komitmen menjaga NKRI, Pancasila dan UUD
DPD sebagai alternatif baru bagi bentuk utusan daerah di MPR yang lebih mewakili kepentingan daerah.
Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dalam UUD 45 tampaknya ada kemiripan redaksi bahasa. Namun apakah pengertiannya sama atau berbeda? Berikut penjelasan rincinya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved