Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAIi-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam sudah pasti sejalan dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila.
Hal ini disampaikan Anggota MPR RI, Siti Mukaromah menanggapi pertanyaan mengenai ajaran Pondok Pesantren Al Zaytun yang dianggap menyimpang.
"Ajaran agama tidak pernah menyimpang dari Pancasila. Makanya, sebagai orangtua, perlu cermat memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anak," kata Erma, dalam kegiatan Sosialisasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945, di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), baru-baru ini.
Baca juga: Pancasila Jadi Vaksin Ideologi Jaga Keutuhan Bangsa Jelang Pemilu 2024
Lebih lanjut Siti menjelaskan, dalam memilihkan lembaga pendidikan untuk anak-anak yang harus dicermati adalah kurikulum yang diterapkan, bagaimana praktik pengajaran di sekolah atau pondoknya, serta lingkungannya.
"Lembaga pendidikan tempat anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan kebhinnekaan Indonesia harus menjadi pegangan," ujar dia menambahkan.
Baca juga: Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Diharap Bisa Tingkatkan Moral dan Etika
Namun jika pola ajaran suatu tempat pendidikan justru menumbuhkan sikap dan mental anak yang melawan orang tua, lalu menjustifikasi ajaran dirinya paling benar dan yang lainnya salah. Bahkan menuju perilaku yang mengarah pada melawan dasar-dasar ideologi negara maka perlu adanya sikap tegas.
"Keberagamaan yang intoleransi lalu meyakini dirinya paling benar itu tidak boleh dibiarkan. Disinilah pentingnya peran orang tua memastikan pada saat memiih dan menentukan d di mana anak-anak kita akan menempuh pendidikan," jelas Siti.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Sila Keempat Pancasila adalah Sila Terkuat
Bhinneka tunggal ika, menurut Erma yang juga Anggota Komisi VI FPKB DPR RI, juga perlu ditanamkan. Sehingga ketika ada perbedaan dalam menjalankan ajaran agama, tidak menjadikannya sebagai sumber perpecahan.
"Perbedaan harus disikapi sebagai bagian dari keberagaman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya. (RO/S-4)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Perubahan badan hukum dari perumda ke perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, dan Depok.
Berdasarkan data BPS 2025, NTB merupakan provinsi dengan proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun tertinggi, yaitu sebesar 14,96%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved