Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAIi-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam sudah pasti sejalan dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila.
Hal ini disampaikan Anggota MPR RI, Siti Mukaromah menanggapi pertanyaan mengenai ajaran Pondok Pesantren Al Zaytun yang dianggap menyimpang.
"Ajaran agama tidak pernah menyimpang dari Pancasila. Makanya, sebagai orangtua, perlu cermat memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anak," kata Erma, dalam kegiatan Sosialisasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945, di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), baru-baru ini.
Baca juga: Pancasila Jadi Vaksin Ideologi Jaga Keutuhan Bangsa Jelang Pemilu 2024
Lebih lanjut Siti menjelaskan, dalam memilihkan lembaga pendidikan untuk anak-anak yang harus dicermati adalah kurikulum yang diterapkan, bagaimana praktik pengajaran di sekolah atau pondoknya, serta lingkungannya.
"Lembaga pendidikan tempat anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan kebhinnekaan Indonesia harus menjadi pegangan," ujar dia menambahkan.
Baca juga: Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Diharap Bisa Tingkatkan Moral dan Etika
Namun jika pola ajaran suatu tempat pendidikan justru menumbuhkan sikap dan mental anak yang melawan orang tua, lalu menjustifikasi ajaran dirinya paling benar dan yang lainnya salah. Bahkan menuju perilaku yang mengarah pada melawan dasar-dasar ideologi negara maka perlu adanya sikap tegas.
"Keberagamaan yang intoleransi lalu meyakini dirinya paling benar itu tidak boleh dibiarkan. Disinilah pentingnya peran orang tua memastikan pada saat memiih dan menentukan d di mana anak-anak kita akan menempuh pendidikan," jelas Siti.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Sila Keempat Pancasila adalah Sila Terkuat
Bhinneka tunggal ika, menurut Erma yang juga Anggota Komisi VI FPKB DPR RI, juga perlu ditanamkan. Sehingga ketika ada perbedaan dalam menjalankan ajaran agama, tidak menjadikannya sebagai sumber perpecahan.
"Perbedaan harus disikapi sebagai bagian dari keberagaman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya. (RO/S-4)
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Permenkum 49/2025 diterbitkan untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi BO, serta tata kelola perseroan melalui SABH.
Proyek tersebut tidak hanya didukung secara administratif, tetapi juga diawasi ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga lokal tetap menjadi prioritas utama.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved