Berita Terbaru UU ITE Hari Ini

Sepakat Putuskan Revisi UU ITE, LBHI Apresiasi Pemerintah

Yayasan LBHI masyarakat sudah sejak lama mengeluhkan ada pasal-pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemerintah Baru Ajukan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2022, Kenapa?

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyebutkan, pemerintah saat ini terus merumuskan perubahan yang bakal dilakukan dalam revisi tersebut. 

Potensi Revisi UU ITE Menguat, Parlemen Dukung Pemerintah

Terdapat beberapa pasal seperti Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 45A dianggap multitafsir dan terkesan tidak adil dalam UU ITE sehingga perlu direvisi.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dorong Revisi UU ITE

Jika Komnas Perempun ingin mengilangkan diskriminatif terhadap perempuan, Komnas HAM menyajikan Standar Norma dan Pengaturan agar revisi UU ITE tetap bisa memberikan ruang berekspresi.

Pakar Hukum Pidana dan Siber Kritik Pasal Karet UU ITE

Banyak usulan dari pakar terkait pasal-pasal yang diatur dalam KUHP cukup ditarik dan dimasukan ke UU ITE kemudian diperberat ancaman pidananya

UU ITE belum Mampu Melindungi Perempuan dari Eksploitasi Kekerasan

Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE tidak memiliki kemampuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi. 

Asosiasi Pers Minta Perketat Aturan Platform Digital

Ketum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut menilai platform digital seharusnya turut bertanggung jawab mengawasi konten bermuatan negatif.

Penerapan UU ITE Harus dimaknai Lebih Positif  

Kebebasan berpendapat di dunia maya diharapkan tidak melanggar kebebasan orang lain sehingga tidak perlu ada fenomena saling lapor menggunakana UU ITE. 

Aktivis dan Praktisi Dorong Revisi UU ITE

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto menambahkan revisi UU ITE penting segera dilakukan untuk melindungi hak digital masyarakat.

Tim Kajian UU ITE Undang Aktivis dan Pegiat Medsos

Berbagai masukan diterima, salah satunya menekankan pentingnya edukasi terhadap pengguna ruang digital.

Revisi RUU Pemilu dan RUU ITE tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

PEMERINTAH dan DPR telah menyepakati RUU Pemilu dan RUU ITE dipastikan tidak akan dibahas di tahun ini karena keduanya bukan bagian dari 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Revisi UU ITE Harus Tetap Mempertimbangkan Keadilan

Pemerintah menyatakan, revisi UU ITE dilakukan agar UU ini lebih bagus dan tetap memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran norma di jagat siber.

Prof. Eddy: Pasal 154 & 155 Sudah Dicabut tapi Masih Ada di UU ITE

Pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Kajian UU ITE akan Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers

Usai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis, masyarakat, sipil, praktisi dan asosiasi pers

Tim Kajian UU ITE Undang Nikita Mirzani

Para narasumber dari kalangan terlapor dan pelapor yang hadir secara virtual ini banyak menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

Pengamat: Perlu Edukasi Publik untuk Ciptakan Dunia Maya Sehat

Cyber Crime Polri sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menegur terlebih dahulu konten yang berpotensi melanggar UU ITE.

Mediasi, PSSI Cabut Laporan Terhadap Joseph Erwiantoro

Pencabutan laporan dikarenakan adanya upaya mediasi antara Joseph dan pelapor.

Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan soal Revisi UU

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dijalani."

Polri Tegaskan Pedoman Perkara UU ITE Harus Dipatuhi Penyidik

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja menerbitkan surat edaran dan telegram yang ditujukan kepada seluruh jajarannya agar menangani kasus ITE dengan adil. 

Pegiat: Bijak Bermedsos tidak Cukup UU ITE, Perlu Edukasi Masif

Hoaks saat ini bisa disebut sudah sangat meresahkan, tetapi saling lapor atas nama pencemaran nama baik juga tidak kalah mengkhawatirkan.

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia